Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Wapres: Pelibatan Berbagai Sektor yang Masih Kurang Jadi Kendala Percepatan Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 24/03/2021, 15:43 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima laporan bahwa kurangnya pelibatan berbagai sektor menjadi kendala percepatan pelaksanaan vaksin Covid-19.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres Ma'ruf selalu memonitor dan meminta laporan dari pihak-pihak yang aktif di lapangan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Wapres sering mengimbau pelibatan stakeholder masyarakat semakin diperbanyak. Misalnya di luar puskesmas seperti kantor-kantor koramil, polisi, kalau perlu dilibatkan," ujar Masduki dalam doorstop virtual, Rabu (24/3/2021).

"Itu keinginan Presiden dan Wapres dipercepat. Salah satu kendalanya di lapangan, pelibatan di berbagai sektor perlu diintensifkan. Itu yang dilaporkan ke Wapres," lanjut dia.

Meskipun demikian, kata dia, saat ini percepatan tersebut sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun belum berjalan cepat seperti yang diharapkan.

Baca juga: Pemkot Jakpus Dukung Rencana DMI untuk Vaksinasi Covid-19 di Masjid

Masduki mengatakan, ke depan, Wapres Ma'ruf menginginkan agar masyarakat harus banyak dilibatkan dalam proses vaksinasi untuk menghindari keraguan.

Sementara itu terkait jumlah vaksin Covid-19 yang akan digunakan selanjutnya, kata dia, Wapres Ma'ruf juga masih menunggu laporan.

Adapun pemerintah menargetkan program vaksinasi Covid-19 nasional bisa rampung dalam waktu satu tahun kepada 182 juta penduduk.

Jumlah tersebut disasar untuk mencapai 70 persen kekebalan komunitas (herd immunity) dari total populasi penduduk Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri sejauh ini menggunakan dua merek vaksin Covid-19, yakni Sinovac dari China dan AstraZeneca dari Inggris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com