RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas, Puan Klaim Itu merupakan Bentuk Keberpihakan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani menilai, masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 merupakan bukti keberpihakan negara kepada perempuan dan korban kekerasan seksual.

"Penyerapan aspirasi publik selalu menjadi pertimbangan utama DPR dalam menetapkan RUU prioritas dalam Prolegnas 2021," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (23/3/2021).

Adapun pernyataan tersebut diungkapkannya selepas rapat paripurna pengesahan Prolegnas RUU Prioritas 2021 serta Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 di Gedung DPR, Selasa.

Menurut Puan, masuknya RUU PKS dalam prioritas 2021 juga merupakan bukti bahwa keinginan publik telah dipertimbangkan DPR.

"Keinginan publik dipertimbangkan untuk kemudian dilakukan kajian mendalam terkait pro dan kontranya sebelum RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun ini," jelasnya.

Baca juga: Wakil Ketua Baleg Sebut RUU PKS Mendesak untuk Disahkan

Politikus PDI-P itu menyebutkan, berhasil masuknya RUU PKS dalam prioritas 2021 juga memperlihatkan DPR menyerap aspirasi kelompok sipil perempuan yang ingin mendapatkan perlindungan negara terhadap kejahatan kekerasan seksual.

Selain itu, Puan menilai bahwa masuknya RUU PKS tersebut sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap korban kekerasan seksual.

"Lewat RUU PKS ini negara memperlihatkan keberpihakannya kepada korban kekerasan seksual," tutur dia.

Ia pun menjelaskan, berbagai kelompok sipil perempuan sebelumnya terus mendorong urgensi masuknya RUU PKS dalam prioritas 2021.

Sebab, RUU ini dianggap akan menjadi payung hukum yang memberi perlindungan di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia.

"Data Komnas Perempuan, terjadi 432.471 kasus kekerasan seksual selama 2019. Komnas Perempuan juga menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual naik 792 persen selama 12 tahun terakhir dan sebanyak 3 perempuan Indonesia alami kekerasan seksual dalam setiap dua jam," ungkap Puan.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa banyak di antara korban kekerasan seksual yang merupakan anak-anak.

Baca juga: Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, DPR Dukung Pengesahan RUU PKS

Pada 2019, kata dia, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual mencapai 2.341 orang.

Perlu diketahui, RUU PKS turut masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2021. Namun, RUU ini sudah diusulkan oleh Komnas Perempuan sejak 2012.

Hari ini, Selasa (23/3/2021), RUU PKS telah disahkan masuk dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas 2021 dan berada di urutan nomor 16.

Adapun RUU PKS berasal dari usulan anggota DPR dan Baleg DPR.