Kompas.com - 22/03/2021, 15:26 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang memasukan limbah limbah fly ash bottom ash (FABA) sebagai limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) memiliki beberapa kelemahan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam diskusi media 'Menjawab Dilema FABA', Senin (22/3/2021).

Lili mengatakan, pada 2020, KPK telah melakukan telaah pengelolaan limbah FABA Batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Baca juga: Limbah Batu Bara Dikeluarkan dari Kategori Bahaya, Anggota Komisi IV: Kami Akan Minta Penjelasan KLHK

Tujuan kegiatan, kata Lili, untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dan juga potensi kerugian negara yang disebabkan terhadap kelemahan kebijakan.

“Kelamahan itu antara lain dari hasil studi literatur didapatkan bahwa pengkategorian FABA sebagai limbah B3 ini ternyata tidak sesuai dengan pratik di berbagai negara internasional," kata Lili, Senin.

"Jepang, Amerika Serikat, Austrailia, China, Eropa, ternyata mengkategorikan FABA sebagai limbah non B3,” ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lili menjelaskan, sebagian besar pembangkit listrik pada PLN merupakan PLTU dan energi primernya adalah berasal dari baru bara yang menghasilkan FABA.

Adanya peraturan pemerintah pengelolaan limbah yang memasukan limbah FABA ke limbah B3, menyebabkan timbulnya peningkatan pembiayaan.

Salah satunya, yakni pada unsur peningkatan Biaya pokok penyediaan (BPP) PLN di tahun 2019 sebesar 74 rupiah per KWH.

Hal itu, lanjut Lili, berakibat pada kenaikan BPP per KWH secara signifikan untuk pembangkit-pembangkit listrik di luar pulau jawa seperti PLTU Labuan Angin di Sumatera sebesar 790,65 rupiah per KWH.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.