Kompas.com - 22/03/2021, 15:11 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini KOMPAS.com/USMAN HADIMenteri Sosial Tri Rismaharini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku keberatan jika mahasiswa yang diperbolehkan membuka praktik psikologi adalah lulusan pendidikan minimal Strata 2 (S2) atau Master.

Pasalnya, ia menilai, persyaratan atau kualifikasi tersebut justru hanya dapat membatasi jumlah psikolog di Indonesia.

Di sisi lain, kata dia, Indonesia membutuhkan lebih banyak profesi psikologi terutama untuk menangani apabila terjadi bencana alam dan menangani anak di sekolah.

"Jadi kalau tadi dibatasi harus S2, pak, ya berat pak. Kalau kejadiannya cukup besar, seperti dampaknya kalau kejadian di Palu atau mana, mungkin kita akan kesulitan mendapatkan (psikolog) itu," kata Risma dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan Komisi X DPR, Senin (22/3/2021).

Risma mencontohkan bagaimana saat dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Ia melihat saat itu para psikolog harus mendampingi anak-anak pasca terjadinya ledakan bom, Mei 2018.

Baca juga: Data Penerima Bansos Belum Sesuai, Mensos Risma Kirimkan Staf ke Daerah

Ia menilai, para psikolog harus mendampingi anak-anak lantaran para orang tua yang tidak percaya diri mengatasi trauma anak ketika terjadinya bom di Surabaya.

"Jadi bukan hanya anak dari teroris, kita juga harus mendampingi anak per anak di seluruh kelas itu," ujarnya.

Selain itu, saat menjabat sebagai Mensos, Risma mengaku sangat membutuhkan dan terbantu dengan adanya profesi psikolog.

Menurut dia, Kementerian Sosial selama ini menggunakan jasa profesi psikologi untuk mendampingi para korban bencana dan anak-anak.

"Kami ingin menyampaikan bahwa kami selama melakukan baik pendampingan korban bencana alam, kami memang selalu menggunakan tenaga psikolog," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

Nasional
Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X