Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/03/2021, 13:33 WIB

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI menilai, saat ini Indonesia perlu melakukan reorientasi arah politik.

Reorientasi itu, kata dia, merupakan langkah fundamental dan strategis yang harus dilakukan negara agar tidak jatuh dalam krisis yang lebih dalam.

Negara harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan mereka tidak merasa sendirian,” kata Gus AMI dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Kehadiran negara sangat penting mengingat banyaknya masalah kebangsaan yang tengah dihadapi Indonesia, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, pendidikan, intoleransi, konflik sumber daya alam (SDA), dan lainnya.

Baca juga: Gus AMI Ingin PMII Jadi Garda Terdepan Dalam Bentengi Kebhinekaan

“Pandemi Covid-19 memperparah kondisi-kondisi ini dan nyaris meruntuhkan seluruh sendi perekonomian. Sekitar 3-4 juta orang kehilangan pekerjaan, kemiskinan mencapai angka 27,5 juta, dan pengangguran 9,7 juta,” paparnya.

Hal tersebut disampaikan Gus AMI dalam acara peluncuran buku terbarunya yang berjudul “Negara dan Politik Kesejahteraan”, Kamis.

Selain Gus AMI, peluncuran buku itu dihadiri Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) Jazilul Fawaid, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, serta sejumlah anggota DPR.

Tidak ketinggalan, acara tersebut turut dihadiri cendekiawan pemikir kenegaraan Yudi Latif, Founder sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, serta dimoderatori Presenter Kompas TV Niluh Puspa.

Baca juga: Kunjungi Sayyid Seif Alwi, Gus AMI: Agama Tak Boleh Dipisahkan dari Negara

Dalam buku tersebut, Gus AMI menjelaskan bahwa posisi dan esensi politik kesejahteraan harus berdiri di atas landasan etis seluruh produk negara.

Politik itu merupakan instrumen kekuasaan yang menentukan pengelolaan dan redistribusi sumber daya.

“Arah politik kesejahteraan terletak pada komitmen negara dalam memberikan perluasan akses, kapabilitas, serta peluang kepada seluruh warga negara dalam meningkatkan taraf hidup serta pengaturan institusional yang dapat menjamin terciptanya kesejahteraan,” jelas Gus AMI.

Selain itu, lanjut dia, politik kesejahteraan juga harus bisa menjadi landasan atau pijakan yang kokoh dalam menopang serta membingkai seluruh kebijakan negara.

Baca juga: Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Untuk itu, negara harus bisa memproduksi kebijakan-kebijakan yang bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat.

Salah satu contoh yang bisa diterapkan pemerintah untuk mencapai keberhasilan penerapan politik tersebut adalah dengan melakukan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada tiga aspek penting.

Aspek pertama, seperti dijelaskan dalam buku Gus AMI, adalah pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang adil dan berkelanjutan.

Sedangkan aspek kedua berkaitan dengan ekonomi kerakyatan yang harus dijadikan sebagai poros pertumbuhan negara.

“Aspek ketiga adalah pengintensifan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola usaha-usaha produktif yang menguasai hajat hidup banyak orang,” sebutnya.

Baca juga: Masyarakat Adat Kerap Terpinggirkan, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diajak Muhaimin Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Sudah Punya KIB

Diajak Muhaimin Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Sudah Punya KIB

Nasional
Polri Sebut Anton Gobay Pengangguran tetapi Pernah Sekolah Pilot

Polri Sebut Anton Gobay Pengangguran tetapi Pernah Sekolah Pilot

Nasional
Tak Ada Saksi, Panglima TNI: Pilot Susi Air Belum Pasti Dibawa KKB atau Tidak

Tak Ada Saksi, Panglima TNI: Pilot Susi Air Belum Pasti Dibawa KKB atau Tidak

Nasional
Johan Budi Minta KPK Mendorong Pembentukan Kantor di Daerah

Johan Budi Minta KPK Mendorong Pembentukan Kantor di Daerah

Nasional
Dudung Jelaskan Alasan Tak Hadir Lagi dalam Rapat DPR

Dudung Jelaskan Alasan Tak Hadir Lagi dalam Rapat DPR

Nasional
Gagal Ginjal Muncul Lagi, Tim Advokasi Minta Kemenkes-BPOM Tanggung Jawab

Gagal Ginjal Muncul Lagi, Tim Advokasi Minta Kemenkes-BPOM Tanggung Jawab

Nasional
Singgung Anies dan Formula E, KPK Diminta Jelaskan SOP Penetapan Tersangka

Singgung Anies dan Formula E, KPK Diminta Jelaskan SOP Penetapan Tersangka

Nasional
Terpidana Korupsi Tanah Munjul Anja Runtuwene Meninggal Dunia

Terpidana Korupsi Tanah Munjul Anja Runtuwene Meninggal Dunia

Nasional
Polri: Anton Gobay Tiga Kali Upayakan Penyelundupan Senpi Ilegal ke Indonesia

Polri: Anton Gobay Tiga Kali Upayakan Penyelundupan Senpi Ilegal ke Indonesia

Nasional
MKMK: Hakim MK yang Terbukti Ubah Substansi Putusan Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

MKMK: Hakim MK yang Terbukti Ubah Substansi Putusan Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

Nasional
Cek Inflasi Daerah Tiap Minggu, Jokowi: Sehingga Semua Kerja Keras

Cek Inflasi Daerah Tiap Minggu, Jokowi: Sehingga Semua Kerja Keras

Nasional
GP Mania Bubar karena Ganjar Miskin Gagasan, PDI-P: Gagasan yang Mana?

GP Mania Bubar karena Ganjar Miskin Gagasan, PDI-P: Gagasan yang Mana?

Nasional
Jokowi Ajak Pemred Media Blusukan ke Pasar di Kota Medan

Jokowi Ajak Pemred Media Blusukan ke Pasar di Kota Medan

Nasional
Soal Keterkaitan Anton Gobay dan Lukas Enembe, Polri: Tak Bisa Dibuka ke Publik

Soal Keterkaitan Anton Gobay dan Lukas Enembe, Polri: Tak Bisa Dibuka ke Publik

Nasional
Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.