Luncurkan Buku “Negara dan Politik Kesejahteraan”, Gus AMI Sebut Indonesia Butuh Reorientasi Arah Politik

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI menilai, saat ini Indonesia perlu melakukan reorientasi arah politik.

Reorientasi itu, kata dia, merupakan langkah fundamental dan strategis yang harus dilakukan negara agar tidak jatuh dalam krisis yang lebih dalam.

“Negara harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan mereka tidak merasa sendirian,” kata Gus AMI dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Kehadiran negara sangat penting mengingat banyaknya masalah kebangsaan yang tengah dihadapi Indonesia, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, pendidikan, intoleransi, konflik sumber daya alam (SDA), dan lainnya.

“Pandemi Covid-19 memperparah kondisi-kondisi ini dan nyaris meruntuhkan seluruh sendi perekonomian. Sekitar 3-4 juta orang kehilangan pekerjaan, kemiskinan mencapai angka 27,5 juta, dan pengangguran 9,7 juta,” paparnya.

Hal tersebut disampaikan Gus AMI dalam acara peluncuran buku terbarunya yang berjudul “Negara dan Politik Kesejahteraan”, Kamis.

Selain Gus AMI, peluncuran buku itu dihadiri Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) Jazilul Fawaid, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, serta sejumlah anggota DPR.

Tidak ketinggalan, acara tersebut turut dihadiri cendekiawan pemikir kenegaraan Yudi Latif, Founder sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, serta dimoderatori Presenter Kompas TV Niluh Puspa.

Dalam buku tersebut, Gus AMI menjelaskan bahwa posisi dan esensi politik kesejahteraan harus berdiri di atas landasan etis seluruh produk negara.

Politik itu merupakan instrumen kekuasaan yang menentukan pengelolaan dan redistribusi sumber daya.

“Arah politik kesejahteraan terletak pada komitmen negara dalam memberikan perluasan akses, kapabilitas, serta peluang kepada seluruh warga negara dalam meningkatkan taraf hidup serta pengaturan institusional yang dapat menjamin terciptanya kesejahteraan,” jelas Gus AMI.

Selain itu, lanjut dia, politik kesejahteraan juga harus bisa menjadi landasan atau pijakan yang kokoh dalam menopang serta membingkai seluruh kebijakan negara.

Untuk itu, negara harus bisa memproduksi kebijakan-kebijakan yang bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat.

Salah satu contoh yang bisa diterapkan pemerintah untuk mencapai keberhasilan penerapan politik tersebut adalah dengan melakukan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada tiga aspek penting.

Aspek pertama, seperti dijelaskan dalam buku Gus AMI, adalah pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang adil dan berkelanjutan.

Sedangkan aspek kedua berkaitan dengan ekonomi kerakyatan yang harus dijadikan sebagai poros pertumbuhan negara.

“Aspek ketiga adalah pengintensifan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola usaha-usaha produktif yang menguasai hajat hidup banyak orang,” sebutnya.