KILAS

Masyarakat Adat Kerap Terpinggirkan, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kompas.com - 25/02/2021, 17:23 WIB
Gus AMI mengatakan, masih banyak hak-hak masyarakat adat yang dipinggirkan demi kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA). DOK. Humas DPR RIGus AMI mengatakan, masih banyak hak-hak masyarakat adat yang dipinggirkan demi kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI menyoroti kebijakan investasi di Indonesia yang dinilainya terlalu terbuka.

“Dalam investasi, pemegang kekuatan dan kekuasaan adalah pemilik modal atau korporasi. Ini bisa menjadi baik, tapi pada prakteknya kerap meminggirkan masyarakat adat. Mereka dianggap sebagai penghambat pembangunan,” papar Gus AMI.

Atas dasar itu, Gus AMI mendukung penuh upaya pengesahaan Undang-undang (UU) Masyarakat Adat. Menurutnya, UU ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi.

Baca juga: Sukabumi Kerap Dilanda Bencana, Gus AMI Imbau Pemerintah Berikan Perhatian Serius

“Saya mengajak semua fraksi untuk terus membaca dan menerima fakta-fakta lapangan yang tumbuh berkembang di masa sulit. Ini semua akan memberi jawaban alternatif bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Hal tersebut disampaikan Gus AMI saat menghadiri webinar dengan judul Urgensi UU Masyarakat Adat, Kamis (25/2/2021).

Selain Gus AMI, webinar itu dihadiri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Rukka Sombolinggi, dan Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara (Persero) (PTPN) V Budiman Sudjatmiko.

Turut hadir dalam daftar pembicara, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri, Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam, dan Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia.

Baca juga: Kunjungi Lokasi Bencana Alam Sukabumi, Gus AMI Dukung Rencana Relokasi Lahan

Dalam webinar itu, Gus AMI turut menyinggung kelalaian negara dalam menghormati masyarakat adat berserta hak tradisionalnya.

Menurutnya, meski konstitusi dan sejumlah UU telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tapi jaminan tersebut sampai sekarang belum terpenuhi.

“Padahal kontribusi masyarakat adat sangat besar bagi Indonesia. Namun, amanat untuk menjaga mereka belum optimal dijalankan negara,” tuturnya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Kendalikan Euforia Masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Diminta Kendalikan Euforia Masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Nasional
BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Nasional
Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Nasional
Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Nasional
KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Nasional
Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X