Gus AMI Ingin PMII Jadi Garda Terdepan Dalam Bentengi Kebhinekaan

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) menghimbau agar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memperkuat komitmen kebangsaan.

“PMII harus menjadi garda terdepan dalam membentengi kebhinekaan," tuturnya, dalam Kongres XX PMII di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu (17/3/2021).

Ketua Majelis Pembina Nasional (Mabinas) Pengurus Besar (PB) PMII itu mengungkapkan, PMII memiliki kekuatan yang lebih besar daripada organisasi lain dalam hal membentengi kebhinekaan di Indonesia.

Baca juga: Kunjungi Sayyid Seif Alwi, Gus AMI: Agama Tak Boleh Dipisahkan dari Negara

Seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima pada Rabu, ia mengatakan, PMII turut andil dalam melahirkan reformasi dengan mengusung spirit utama berupa perubahan, perbaikan, dan pembaharuan.

Spirit reformasi tersebut, kata dia, telah melahirkan wajah demokrasi yang dinamis.

Hingga saat ini, demokrasi yang tumbuh dengan baik itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Kader-kader PMII turut serta melahirkan reformasi sehingga wajah demokratisasi saat ini bisa kita nikmati bersama," ucap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Baca juga: Sri Lanka Akan Larang Muslim Pakai Burka dan Tutup Seribu Sekolah Islam

Ia menambahkan, PMII telah meletakkan tonggak sejarah spirit perubahan melalui berbagai produk gagasan.

Adapun produk gagasan yang dimaksud, salah satunya adalah arus balik masyarakat pinggiran yang kemudian diadopsi oleh pemerintah.

"Kita semua sudah melihat banyak kader PMII yang turut andil melahirkan pemimpin-pemimpin progresif,” papar Gus AMI.

PMII, kata dia, harus menjadi kunci transformasi bagi sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Baca juga: Orang Dekat Anggota DPR Jadi Tersangka Kasus Korupsi Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Banyumas

Gus AMI juga menyebutkan tentang bagaimana PMII mewarnai kancah perpolitikan nasional, baik dalam wilayah eksekutif, maupun wilayah yudikatif.