Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSP: KLB Demokrat Tak Ada Sangkut Paut dengan Presiden

Kompas.com - 15/03/2021, 17:03 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebut bahwa polemik di tubuh Partai Demokrat tak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo.

Persoalan itu menjadi urusan pribadi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko selaku warga negara yang memiliki hak untuk berpolitik.

"Jadi KLB (kongres luar biasa) Deli Serdang tidak ada sangkut pautnya dengan presiden. Meskipun ada sangkut pautnya dengan Kepala Staf (Kepresidenan), tapi tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden, tidak ada sangkut pautnya dengan Istana," kata Donny saat dihubungi, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Ini 10 Nama yang Digugat Partai Demokrat beserta Isi Petitumnya


Donny pun enggan menanggapi kritik sejumlah pihak yang mendorong agar Moeldoko mundur dari jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Menurut dia, mundur atau tidaknya Moeldoko dari lingkaran Istana merupakan hak dari mantan Panglima TNI itu.

"Itu urusan beliau apakah mau mundur atau tidak. Jadi kita serahkan pada beliau, kalau saya enggak bisa komentar apakah mau mundur atau tidak," ujar Donny.

Donny memastikan bahwa hingga saat ini Moeldoko masih menjalankan tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan sesuai tupoksi, meskipun telah menyatakan menerima sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Normal saja," katanya.

Baca juga: Profil Moeldoko: Dari Anak Miskin, Reformasi TNI, Kepala Staf Presiden, sampai Arah 2024

Terkait polemik kepengurusan di internal Demokrat, lanjut Donny, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang punya kuasa untuk menentukan keabsahannya.

Sebelumnya, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu kontra AHY periode 2021-2025.

Penetapan Moeldoko sebagai ketua umum digelar melalui KLB Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko saat menyampaikan sambutan di KLB melalui sambungan telepon, Jumat.

Baca juga: Sambangi Kanwil Kemenkumham, Demokrat Jateng Serahkan Dokumen Kepengurusan

Simpang siur kabar kudeta kepemimpinan AHY telah berlangsung selama sebulan terakhir.

Oleh sejumlah elite Demokrat, Moeldoko dan beberapa mantan kader partai bintang mercy itu dituding hendak menggulingkan kekuasaan putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari kursi ketua umum.

Kala itu Moeldoko berkilah. Berulang kali ia mengaku tak tahu menahu mengenai isu kudeta kepemimpinan di tubuh Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com