Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Kompas.com - 09/03/2021, 14:50 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). SBY merespons KLB Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang (5/3/2021), yang diklaim sepihak sejumlah orang, yang memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketum Demokrat periode 2021-2025. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). SBY merespons KLB Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang (5/3/2021), yang diklaim sepihak sejumlah orang, yang memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketum Demokrat periode 2021-2025.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, Kementerian Hukum dan HAM akan bersikap obyektif dalam menangani kisruh Partai Demokrat.

Yasonna pun meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak menuding pemerintah terkait kisruh tersebut.

"Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, saya pesan tolong Pak SBY dan jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begitu," Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3/2021), dikutip dari Kompas.tv.

“Tunggu saja, kita obyektif kok, jangan main serang yang tidak ada dasarnya yang berlaku itu supaya dicatat itu saja," kata Yasonna melanjutkan.

Baca juga: Hadiri KLB, 4 Ketua DPC Demokrat di Sulsel Dipecat

Yasonna menuturkan, ia sudah menerima laporan yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait kongres luar biasa yang digelar oleh kubu kontra-AHY.

Namun, kata Yasonna, hingga saat ini pemerintah masih menganggap kisruh tersebut sebagai kisruh internal Demokrat.

Sebab, kelompok kontra-AHY belum menyerahkan apa pun kepada Kemenkumham terkait KLB yang digelar di Deli Serdang itu.

"Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semua secara sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, itu yang penting,” ujar Yasonna.

Diketahui, pada Senin (8/3/2021), AHY menyerahkan sejumlah berkas kepada Kemenkumham untuk membuktikan bahwa KLB yang digelar kubu kontra-AHY bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat.

Baca juga: Pengamat: Jika Presiden Diam, Menguat Dugaan Keterlibatan Istana dalam Pembelahan Demokrat

Adapun KLB yang digelar kubu kontra-AHY itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X