Bagaimana Sikap Pemerintah Merespons Kudeta di Partai Demokrat?

Ia menuturkan, pemerintah juga mesti bersikap mengayomi dalam menangani konflik di sebuah partai politik.

Baca juga: Pemerintah Diminta Gunakan Paradigma Hukum Sikapi Kisruh Demokrat

Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly diharapkan dapat bersikap profesional.

Sebab, kubu kontra-AHY akan mendaftarkan hasil KLB ke Kemenkumham.

"Saya kira profesionalitas dan independensi Menkumham penting dalam menghadapi situasi Partai Demokrat ini. Menteri harus netral dalam posisinya sesuai standar hukum yang rigid," kata peneliti Centre for Strategis and International Studies (CSIS) Arya Fernandes saat dihubungi, Sabtu (6/3/2021).

Arya menilai, kepemimpinan AHY sejauh ini masih cukup kuat secara hukum. Kendati demikian, ia mengingatkan, bahwa modal hukum tersebut kerap kali tidak cukup untuk mempertahankan legalitas kepengurusan partai.

Di sisi lain, Arya meminta Presiden Joko Widodo segera bersikap soal penetapan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB kubu kontra-AHY. Sebab, polemik tersebut melibatkan anggota kabinet.

"Presiden harus bicara soal pentingnya menjaga nilai dan etika demokrasi," ucapnya.