Seruan Jokowi soal Benci Produk Luar Negeri yang Berujung Kontroversi

Kompas.com - 08/03/2021, 08:03 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seruan Presiden Joko Widodo yang menggaungkan benci terhadap produk-produk luar negeri berujung pada kontroversi.

Meski sebagian pihak mendukung, tak sedikit yang menyayangkan pernyataan itu.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa mencintai produk Indonesia saja tidak cukup, sehingga kampanye benci produk asing harus digaungkan.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia, harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Jokowi: Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri


Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi menyebutkan, kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri penting dikumandangkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri.

"Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga, betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia," ujarnya.

Sadar pernyataannya menuai kontoversi, Jokowi justru kembali menegaskan ajakannya.

Baca juga: Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Menurut dia, tak ada persoalan dengan menggaungkan produk asing. Justru ia heran seruannya itu berujung kontroversi.

"Masa enggak boleh kita nggak suka? Kan boleh saja tidak suka pada produk asing, gitu aja ramai. Saya ngomong benci produk asing, begitu saja ramai. Boleh kan kita tidak suka pada produk asing," kata Jokowi, saat membuka Rapat Kerja Nasional XVII Hipmi tahun 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Dampak hubungan internasional

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa seruan Jokowi merupakan terobosan yang baru kali pertama disampaikan Kepala Negara.

Namun, di saat bersamaan, ajakan tersebut bisa berbahaya dan berdampak pada hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

"Bisa terobosan yang dimaksud Presiden, tetapi di komunikasi international relation itu bisa berbahaya," kata Agus dalam sebuah diskusi daring, Minggu (7/3/2021).

Baca juga: Ajakan Jokowi untuk Benci Produk Asing Dinilai Bisa Bahayakan Hubungan Internasional

Agus menyebutkan, pernyataan Jokowi bisa berdampak buruk lantaran saat ini Indonesia tengah meminta berbagai fasilitas dukungan terkait upaya penanganan pandemi Covid-19.

Ia khawatir ajakan Presiden dampaknya melebar hingga ke hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara yang sedang bekerja sama.

"Memang itu heroik, tetapi kedutaan-kedutaan besar kan di sini, pasti mereka report ke negaranya, jadi nanti mereka pasti akan cari informasi ini. Kenapa benci, apa yang dibenci," ujar Agus.

Menurut Agus, sebelum menyampaikan pernyataan Presiden semestinya berkonsultasi dengan ahli komunikasi dan hubungan internasional.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 124.845

UPDATE 21 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 124.845

Nasional
UPDATE 21 Juni: 54.956 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Juni: 54.956 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19, TNI, dan Polri Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di 29 Daerah Zona Merah

Satgas Covid-19, TNI, dan Polri Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di 29 Daerah Zona Merah

Nasional
Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Nasional
UPDATE 21 Juni: Tambah 9.233, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.801.761

UPDATE 21 Juni: Tambah 9.233, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.801.761

Nasional
UPDATE: Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta

UPDATE: Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta

Nasional
Soal Presiden Tiga Periode, Golkar: Masyarakat Tak Mau Lihat ke Belakang

Soal Presiden Tiga Periode, Golkar: Masyarakat Tak Mau Lihat ke Belakang

Nasional
Megawati Resmikan Baileo, Monumen, dan Nama Jalan Ir Soekarno di Maluku Tengah

Megawati Resmikan Baileo, Monumen, dan Nama Jalan Ir Soekarno di Maluku Tengah

Nasional
Politisi Nasdem: Masyarakat Tak Kehendaki Perubahan UUD 1945, Termasuk Amendemen Masa Jabatan Presiden

Politisi Nasdem: Masyarakat Tak Kehendaki Perubahan UUD 1945, Termasuk Amendemen Masa Jabatan Presiden

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Uji Materi UU Minerba ke MK, Ini Pasal yang Dipermasalahkan

Koalisi Masyarakat Sipil Uji Materi UU Minerba ke MK, Ini Pasal yang Dipermasalahkan

Nasional
Ada Usulan Lockdown, Ketua Satgas: PPKM Mikro Efektif Kendalikan Lonjakan Kasus

Ada Usulan Lockdown, Ketua Satgas: PPKM Mikro Efektif Kendalikan Lonjakan Kasus

Nasional
Permintaan Ganti Rugi Korban Korupsi Eks Mensos Juliari Ditolak Majelis Hakim

Permintaan Ganti Rugi Korban Korupsi Eks Mensos Juliari Ditolak Majelis Hakim

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya

Nasional
Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X