KPK Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Opini Terkait Penangkapan Nurdin Abdullah

Kompas.com - 04/03/2021, 16:17 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan barang bukti uang sekitar dua miliar rupiah. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoGubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan barang bukti uang sekitar dua miliar rupiah. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tidak terpengaruh asumsi dan opini yang digiring terkait penetapan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sebagai tersangka.

Seperti diketahui, Nurdin Abdullah bersama 5 orang lainnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan suap proyek infrastruktur di Sulsel.

"KPK meminta pihak-pihak untuk tidak mengaburkan fakta dengan membentuk opini dan asumsi yang menggiring masyarakat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip dari Antara, Kamis (4/3/2021).

"KPK juga meminta masyarakat tidak terpengaruh dan terus mengikuti proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini," ucap dia.

Ali mengatakan, dalam penanganan kasus tersebut, KPK memastikan telah memiliki bukti permulaan yang cukup menurut undang-undang (UU) untuk menetapkan Nurdin dan kawan-kawan sebagai tersangka.

"Upaya menyudutkan KPK bukan pada kasus ini saja, tetapi KPK tetap fokus dan profesional yang dibuktikan dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan para terdakwa terbukti bersalah," ucap Ali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Kendati demikian, Ali menyebut, KPK mempersilahkan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kasus Nurdin tersebut, untuk memanfaatkan jalur hukum seperti praperadilan.

"KPK memastikan siap menghadapi gugatan yang diajukan," kata Ali.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Sulsel, Veronica Moniaga membantah jika Nurdin Abdullah di-OTT tim KPK seperti yang diberitakan media.

Ia menyebut, Nurdin Abdullah sedang beristirahat bersama keluarga di rumah jabatan Gubernur Sulsel dan dijemput secara baik pada dini hari.

“Meskipun belum mengetahui penyebab Bapak dijemput sekali lagi secara baik, namun bapak Gubernur sebagai warga negara yang baik mengikuti prosedur yang ada," kata Verinoca melalui rilis kepada Kompas.com.

"Mengingat bahwa berdasarkan keterangan petugas KPK yang datang, bapak Gubernur saat ini akan dimintai keterangan sebagai saksi,” ucap dia.

Baca juga: Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Veronica mengungkapkan, jika Nurdin Abdullah berangkat bersama ajudan dan petugas KPK ke Jakarta tanpa disertai adanya penyitaan barang bukti. Dia memastikan tidak ada barang bukti yang dibawa serta dari Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

“Mari kita sama-sama menunggu dan menghormati proses pemeriksaan yang berjalan,” tutur dia



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Nasional
Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Nasional
Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Nasional
Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Nasional
Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Nasional
38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.