Kompas.com - 04/03/2021, 15:30 WIB
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. 
DOK. Humas DPR RIWakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) M. Azis Syamsuddin meminta pemerintah lebih memperketat mobilitas masyarakat dari antarkota di Indonesia maupun keluar masuk antarnegara.

Pemerintah harus tegas menentukan kebijakan dalam pembatasan jumlah dan pengetatan protokol kesehatan (prokes) di tempat-tempat publik, sistem pembelajaran tatap muka dan pembatasan jam kerja,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (4/3/2021).

Selain pemerintah, legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung II ini turut mendorong masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

Azis berharap, angka Covid-19 di Indonesia dapat semakin menurun dengan diiringi perbaikan sistem pendataan oleh pemerintah serta sosialisasi yang baik kepada masyarakat.

Baca juga: Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Bersyukur Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Dalam kesempatan tersebut, ia membahas lemahnya pengawasan di bandara terhadap warga negara yang baru saja bepergian dari luar negeri.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, telah ditemukan varian baru Covid-19 atau B117 di Karawang, Jawa Barat (Jabar) yang dibawa oleh pekerja migran Indonesia (PMI) usai kembali ke Tanah Air dari Arab Saudi.

"Pemerintah harus lebih ketat menjalankan pemeriksaan di bandara internasional, jangan sampai penyebaran virus B117 berkembang terlalu luas," kata Azis.

Baca juga: Menilik Varian B117, Mutasi Virus Corona yang Diyakini Lebih Mudah Menular

Tugas tersebut, lanjut dia, menjadi pekerjaan rumah baru di tengah pendemi Covid-19 yang belum terselesaikan.

Oleh karenanya, Azis mengajak seluruh lapisan masyarakat turut membantu pemerintah dengan disiplin menerapkan prokes dalam keseharian.

Azis juga meminta pemerintah pusat, pemda dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 semakin bekerja keras menangani perkembangan virus baru. Hal ini dilakukan sebagai langkah penanganan yang tepat, guna menanggulangi pandemi di Indonesia secara cepat.

Baca juga: Setahun Pandemi di Indonesia, Apa Saja Penanganan Covid-19 yang Harus Dibenahi?

"Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus mengklasifikasikan kondisi pandemi Covid-19 di daerah masing-masing. Dengan begitu, dapat dilakukan upaya testing, tracing, dan treatment (3T) secara tepat," ujar politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, Kamis.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Nasional
Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Nasional
Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Nasional
KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Nasional
Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Menkes: Protokol Kesehatan Harus Dijalankan Disiplin

Ingatkan Masyarakat, Menkes: Protokol Kesehatan Harus Dijalankan Disiplin

Nasional
Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Nasional
Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X