Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rakernas dan Strategi PKS yang Ingin Menangi Pemilu 2024

Kompas.com - 02/03/2021, 06:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

"Deretan angka statistik itu bukanlah deretan angka-angka semata. Laporan statistik ini adalah gambaran nyata bahwa bangsa Indonesia masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja," kata dia.

Ia menyatakan, pandemi masih belum terkendali dan krisis multidimensi akibat pandemi juga masih menghantui.

"Banyak saudara-saudara kita pegiat UMKM yang terdampak, banyak pekerja yang di PHK, pengangguran jadi meningkat, kemiskinan meluas, kesenjangan semakin menganga, dan dampak buruk lainnya," ujar Syaikhu.

Baca juga: Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Di samping itu, Syaikhu juga mengomentari kasus kerumunan warga saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur.

Menurut Syaikhu, hal itu menunjukkan keselamatan rakyat yang selama ini disebut sebagai hukum tertinggi tidak menjadi prioritas bahkan dilanggar.

"Terbaru dan paling menyedihkan, mempertontonkan cacat keteladanan dan cacat penegakan hukum di hadapan publik dengan melanggar protokol kesehatan Covid-19, menciptakan kerumunan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat di NTT," kata Syaikhu.

Layani dan bela rakyat

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, Rakernas PKS kali ini mengangkat tema "Terus Melayani dan Membela Rakyat".

Ia menyebutkan, melayani rakyat sudah menjadi darah daging dan komitmen sepanjang hayat bagi PKS.

Sementara, kata Aboe, pembelaan terhadap rakyat dilakukan dalam berbagai dimensi, mulai dari keselamatan jiwa rakyat, kepentingan ekomomi rakayat, serta kepentingan sosial politik rakyat.

Baca juga: PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

"Pembelaan terhadap rakyat yang paling terakhir, kita tunjukan dengan menolak adanya investasi miras, PKS juga menolak penghapusan santunan untuk kematian akibat Covid-19," kata Aboe.

Ia melanjutkan, PKS juga menolak kebijakan penyertaan modal negara terjait skema untuk menanggung beban skandal Jiwasraya.

Baca juga: Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

"Berbagai pembelaan terhadap kepentingan kepentingan rakyat sepertinya ini akan terus kita lakukan. Pada setiap dinamika kebijakan publik, PKS akan berdiri bersama rakyat," kata dia.

Adapun Rakernas PKS ini digelar secara campuran di mana 80 persen kegiatan dilakukan dalam jaringan (daring), sedangkan 20 persen dilakukan dengan luar jaringan (luring).

Ia mengatakan, acara puncak Rakernas PKS akan digelar secara luring di Jakarta pada 16-18 Maret 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com