Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menkritik langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Syaikhu menyebut pemerintah kurang antisipatif serta terkesan meremehkan adanya pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia itu.

"Pemerintah tampak kurang mengantisipasi dan menangani pandemi ini sejak awal, terlalu banyak catatan, bahkan terkesan meremehkan," kata Syaikhu dalam acara pembukaan Rakernas PKS Tahun 2021 yang disiarkan akun Youtube PKSTV, Senin (1/3/2021).

Sejak kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali terungkap pada 2 Maret 2020, ia mengatakan, jumlah kasus positif kini telah mencapai lebih dari 1,3 juta kasus dengan jumlah korban meninggal lebih dari 35.000 orang.

Dengan capaian itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus dan korban meninggal tertinggi di Asia. 

Baca juga: WHO Ingatkan Covid-19 Bisa Jadi Endemik, Apa Bedanya dengan Pandemi?

Selain itu, Syaikhu menilai, jumlah total spesimen yang diperiksa hingga akhir Februari 2021 masih rendah yakni sebanyak 10,7 juta atau 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu juga menyoroti tingginya positivity rate di Indonesia.

"Deretan angka statistik itu bukanlah deretan angka-angka semata. Laporan statistik ini adalah gambaran nyata bahwa bangsa Indonesia masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja," kata dia.

Ia menyatakan, pandemi masih belum terkendali dan krisis multidimensi akibat pandemi juga masih menghantui.

"Banyak saudara-saudara kita pegiat UMKM yang terdampak, banyak pekerja yang di PHK, pengangguran jadi meningkat, kemiskinan meluas, kesenjangan semakin menganga dan dampak buruk lainnya," ujar Syaikhu.

Baca juga: Animo Masyarakat Tinggi, Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Kembangan Ditambah

Di samping itu, Syaikhu menyebut, keselamatan rakyat yang dinyatakan sebagai hukum tertinggi tampak tidak menjadi prioritas utama bahkan dilanggar.

Hal itu tercermin dari adanya kerumunan warga di tengah rangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dinilainya mengancam kesehatan dan keselamatan rakyat.