Rakernas dan Strategi PKS yang Ingin Menangi Pemilu 2024

Rakernas ini digelar untuk menyusun program kerja nasional PKS periode 2020-2025 yang diharapkan berujung pada perolehan elektoral pada Pemilihan Umum 2024.

"PKS adalah partai politik, bukan NGO atau Ormas. Maka sudah sewajarnya setiap gerak dan langkah perjuangannya harus memiliki dampak terhadap capaian kemenangan politik atau elektoral," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat membuka Rakernas yang disiarkan akun YouTube PKSTV, Senin (1/3/2021).

Syaikhu menuturkan, ada tiga koridor penting dalam penyusunan program kerja nasional PKS.

Pertama, program kerja PKS harus memiliki tiga landasan gagasan yakni harus berakar dari nilai-nilai Islam yang universal dan substansial; membawa semangat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; serta mengacu kepada tata aturan partai.

Landasan kedua adalah landasan pelaksanaan dengan menerapkan prinsip solutif dengan menyelesaikan serta kolaboratif dengan bekerja sama dengan banyak pihak.

Syaikhu mengatakan, sebagai partai oposisi, PKS harus rajin membangun komunikasi dan kolaborasi dengan elemen-elemen koalisi masyarakat sipil, elemen-elemen kebangsaan, dan elemen-elemen keumatan baik yang satu agama maupun lintas agama.

"Insya Allah, ketika pesan politik itu terus-menerus kita komunikasikan, maka akan terbangun rasa saling percaya antara PKS dengan berbagai elemen kebangsaan dan keumatan lainnya," kata dia.

Sementara, landasan ketiga adalah landasan pemenangan, di mana program yang didesain bukan hanya solid dari sisi gagasan dan taktis dalam pelaksanaan, melainkan juga berdampak pada kemenangan politik.

"Oleh karena itu, kita harus benar-benar serius dalam mengonsepkannya, mendiskusikannya, dan mematangkannya. Tidak lain, tujuan utamanya, sesuai dengan tema Rakernas kita, terus melayani dan membela rakyat," kata Syaikhu.

Kritik pemerintah

Syaikhu menyelipkan sejumlah kritik terhadap pemerintah saat membuka Rakernas PKS 2021, kritik dilontarkan terkait mewabahnya Covid-19 di Indonesia yang sudah berlangsung selama satu tahun.

Syaikhu menyebut pemerintah kurang antisipatif serta terkesan meremehkan adanya pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia itu.

"Pemerintah tampak kurang mengantisipasi dan menangani pandemi ini sejak awal, terlalu banyak catatan, bahkan terkesan meremehkan," kata Syaikhu.

Syaikhu menyoroti tingginya jumlah kasus positif Covid-19 yang telah mencapai lebih dari 1,3 juta kasus dengan jumlah korban meninggal lebih dari 35.000 orang yang disebutnya salah satu yang tertinggi di Asia.

Selain itu, Syaikhu menilai, jumlah total spesimen yang diperiksa hingga akhir Februari 2021 masih rendah, yakni sebanyak 10,7 juta atau 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

"Deretan angka statistik itu bukanlah deretan angka-angka semata. Laporan statistik ini adalah gambaran nyata bahwa bangsa Indonesia masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja," kata dia.

Ia menyatakan, pandemi masih belum terkendali dan krisis multidimensi akibat pandemi juga masih menghantui.

"Banyak saudara-saudara kita pegiat UMKM yang terdampak, banyak pekerja yang di PHK, pengangguran jadi meningkat, kemiskinan meluas, kesenjangan semakin menganga, dan dampak buruk lainnya," ujar Syaikhu.

Di samping itu, Syaikhu juga mengomentari kasus kerumunan warga saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur.

Menurut Syaikhu, hal itu menunjukkan keselamatan rakyat yang selama ini disebut sebagai hukum tertinggi tidak menjadi prioritas bahkan dilanggar.

"Terbaru dan paling menyedihkan, mempertontonkan cacat keteladanan dan cacat penegakan hukum di hadapan publik dengan melanggar protokol kesehatan Covid-19, menciptakan kerumunan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat di NTT," kata Syaikhu.

Layani dan bela rakyat

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, Rakernas PKS kali ini mengangkat tema "Terus Melayani dan Membela Rakyat".

Ia menyebutkan, melayani rakyat sudah menjadi darah daging dan komitmen sepanjang hayat bagi PKS.

Sementara, kata Aboe, pembelaan terhadap rakyat dilakukan dalam berbagai dimensi, mulai dari keselamatan jiwa rakyat, kepentingan ekomomi rakayat, serta kepentingan sosial politik rakyat.

"Pembelaan terhadap rakyat yang paling terakhir, kita tunjukan dengan menolak adanya investasi miras, PKS juga menolak penghapusan santunan untuk kematian akibat Covid-19," kata Aboe.

Ia melanjutkan, PKS juga menolak kebijakan penyertaan modal negara terjait skema untuk menanggung beban skandal Jiwasraya.

"Berbagai pembelaan terhadap kepentingan kepentingan rakyat sepertinya ini akan terus kita lakukan. Pada setiap dinamika kebijakan publik, PKS akan berdiri bersama rakyat," kata dia.

Adapun Rakernas PKS ini digelar secara campuran di mana 80 persen kegiatan dilakukan dalam jaringan (daring), sedangkan 20 persen dilakukan dengan luar jaringan (luring).

Ia mengatakan, acara puncak Rakernas PKS akan digelar secara luring di Jakarta pada 16-18 Maret 2021.