Kompas.com - 25/02/2021, 12:34 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) berjalan memasuki ruangan saat pembukaan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Kongres tersebut bertemakan Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) berjalan memasuki ruangan saat pembukaan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Kongres tersebut bertemakan Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap isu kudeta Partai Demokrat sebagai isu serius.

Sehingga, SBY harus 'turun gunung' untuk memberikan pernyataan kepada kadernya sebagai respon atas isu tersebut.

"Soal kudeta Demokrat itu soal serius. Makanya SBY turun tangan dan turun gunung. Serius karena dilakukan oleh orang yang punya power dan uang," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

"Karena kudetanya disinyalir masih berjalan dalam remang-remang, maka mau tidak mau, dan suka tidak suka, mesti turun tangan," imbuh dia.

Baca juga: Lawan Gerakan Kudeta, 34 Ketua DPD Demokrat se-Indonesia Bacakan Ikrar Setia Kepada AHY

Menurut Ujang, langkah yang dilakukan SBY sudah cukup bagus. Sebab, jika isu ini terus didiamkan, maka dikhawatirkan dapat mempengaruhi keberlangsungan nasib partai berlambang Mercy itu.

Bahkan, ia menyebut, Demokrat bisa terancam 'dibajak' oleh gerakan yang ingin mengambil alih kekuasaan partai. Kondisi itu pun tak akan menguntungkan SBY, karena ia juga dapat didepak dari kursi kekuasaannya apabila kudeta benar-benar terlaksana.

"Jika diam saja, dikhawatirkan ke depan Demokrat bisa dibajak, mengancam Demokrat. Bajak dan kudeta menjadi alasan SBY turun tangan. Untuk memastikan agar Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) aman dan tidak digoyang terus," terang Ujang.

"Jika AHY sampai dikudeta, maka SBY pun akan terlempar dari Demokrat. Akan juga terlempar sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," ungkap Ujang.

Sebelumnya, SBY dikabarkan 'turun gunung' dengan memberikan pernyataan kepada kader-kadernya mengenai isu kudeta yang menerpa Partai Demokrat.

Baca juga: Saat SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta: Nyatakan Demokrat Tak Dijual hingga Sulit Cari Keadilan

Pernyataan itu disampaikan SBY dalam sebuah video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021). Dalam video itu, SBY menegaskan, ia harus berjuang bersama kader untuk menghadapi upaya kudeta tersebut.

"Menghadapi gerakan ini, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, saya harus turun gunung. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan kecintaan yang mendalam terhadap Partai Demokrat," kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

"Meskipun sebenarnya masa saya sudah lewat, saya harus berjuang bersama saudara semua," tutur dia.

Ada sejumlah hal yang disampaikan SBY dalam video tersebut, antara lain menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak dijual, keyakinannya soal Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak terlibat dalam kudeta, hingga kisahnya yang mengaku sulit mendapat keadilan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X