Kompas.com - 09/02/2021, 19:04 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis dan masyarakat memberikan kesaksian dugaan kriminalisasi yang dialaminya oleh aparat penegak hukum.

Kesaksian tersebut disampaikan secara daring dalam diskusi yang diadakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Selasa (9/2/2021).

Seorang aktivis berinisial SA menceritakan, dia ditangkap dan divonis penjara 9 bulan karena dinilai bersalah dalam kasus makar pada 2019.

Baca juga: Pemerintah Upayakan Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan

SA mengatakan, penyidik kepolisian Polda Metro Jaya berusaha mengarahkan SA sebagai auktor intelektualis pada kasus tersebut.

Sementara itu, SA mengaku tidak tahu-menahu tentang tuduhan yang disampaikan penyidik kepadanya, yakni pengibaran bendera Bintang Kejora saat aksi di depan Istana Merdeka pada 2019.

"Saya sempat ditahan di Rutan Mako Brimob, dan saya satu-satunya tahanan yang dimasukkan ke ruang isolasi saat itu. Saya sudah sampaikan pada penyidik bahwa saya tidak tahu menahu dari mana asal bendera Bintang Kejora, tidak ada perencanaan apa pun untuk pengibaran bendera, saya juga tidak memegang dan mengibarkan bendera Bintang Kejora," cerita SA.

Menurut SA, penyidik yang mengatasi kasusnya ingin mengarahkan bahwa demonstrasi damai yang dilakukan SA memicu kerusuhan di Papua.

"Padahal tidak. Kejadian di Papua itu dipicu rasisme yang terjadi di Surabaya. Akan tetapi aparat tidak memakai pisau analisis hukum, tetapi pisau politik, bahwa kami di Jakarta adalah kelompok yang memberikan sumbangsih pada hiruk-pikuk kerusuhan di Manokwari, Sorong, Papua. Padahal aksi itu sudah dilakukan sebelum aksi kami lakukan," ujar dia. 

Selain SA, ada DP, seorang warga yang divonis majelis hakim PN Surabaya dengan kurungan penjara 2 bulan 15 hari karena dianggap melakukan perusakan aset milik perusahaan swasta di Waduk Sepat, 2018.

Baca juga: Kontras: Penyiksaan oleh Polisi Pratik Kejam Masa Otoriter yang Harus Ditinggalkan

DP menyebut bahwa dia tidak pernah melakukan perusakan.

Bahkan, ketika menengok kedalam Waduk Sepat, dengan beberapa warga yang lain, DP juga ditemani oleh pihak polsek setempat dan petugas keamanan dari perusahaan swasta tersebut.

"Saat itu semua tahu bahwa memang ada kerusakan di pintu air Waduk Sepat. Bukan saya yang merusak, bahkan saksi-saksi yang didatangkan di persidangan tidak ada yang mengatakan bahwa saya yang melakukan perusakan," tutur DP.

Kasus yang dialami DP pun cukup unik. Ia mengaku tak juga dibebaskan dari Rutan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur saat masa tahanannya sudah berakhir.

Saat itu, ia mengaku tak dibebaskan karena jaksa masih mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya .

"Saya baru dilepas tiga hari setelah masa tahanan saya habis. Jadi saya saat itu beberapa hari di dalam rutan tanpa kepastian hukum," ucap dia. 

Baca juga: Komnas HAM Minta Kapolri Buat Kebijakan Zero Tolerance Praktik Penyiksaan oleh Oknum Polisi

Proses kriminalisasi diduga juga didapatkan oleh seorang warga berinisial MS di Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2017, MS ditangkap bersama tiga orang temannya oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) karena dianggap melakukan pelanggaran pidana kehutanan.

Saat itu, MS mengaku hanya sedang menebang pohon di kebunnya sendiri.

"Kami saat itu dituntut 13 bulan penjara, tetapi saat itu majelis hakim kemutuskan bahwa kami di vonis bebas," kata MS.

Baca juga: Tahanan Tewas di Polresta Balikpapan, Komnas HAM Kecam Dugaan Penyiksaan oleh Aparat

Kesaksian ketiganya itu terdapat dalam Laporan Penelitian Praktik Penahanan di Indonesia yang dilakukan YLBHI.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnama Sari menyebutkan bahwa hasil penelitian tersebut akan diluncurkan pada Kamis (11/2/2021) mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Nasional
Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Nasional
KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

Nasional
Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Nasional
IPW Minta Polri Periksa Baim Wong dan Paula Usai Bikin Konten 'Prank' Laporan KDRT

IPW Minta Polri Periksa Baim Wong dan Paula Usai Bikin Konten "Prank" Laporan KDRT

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Nasional
Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Nasional
Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Nasional
PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

Nasional
Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Nasional
Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.