Kompas.com - 09/02/2021, 17:08 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai menggelar pertemuan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Humas Kemenko PolhukamMenko Polhukam Mahfud MD bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai menggelar pertemuan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya meratifikasi Optional Protocal Convention Against Tortutre (OPCAT) atau Protokol Opsional Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud usai bertemu Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Mahfud mengatakan, bahwa kesadaran perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini perlu ditingkatkan.

Baca juga: Indonesia Diminta Cepat Meratifikasi Protokol Konvensi Menentang Penyiksaan

"Saya setuju kita tindak lanjuti kesadaran bahwa perlindungan HAM jauh kebih baik, meski belum memuaskan. Kita sudah punya Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman dan Polri yang semakin sadar akan pentingnya HAM, tapi tentu ini semua perlu kita tingkatkan," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Selasa sore.

Adapun pertemuan itu diikuti Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Ketua LPSK Hasto Atmojo, Ketua Komnas Perempuan Andy Yetriyani, Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin, dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Koordinator KuPP Sandra Moniaga.

Kemudian Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati, Komisioner KPAI Putu Elvina, anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu, Koordinator Pelaksana Program KuPP Antonio Pradjasto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertemuan ini fokus membahas upaya untuk mengatasi tindakan penyiksaan atau tindakan mengarah kepada kerendahan martabat manusia di rumah tahanan atau lapas dan lembaga lain yang menyerupai, termasuk panti rehabilitasi.

Sebelumnya, KuPP telah meneken MoU dengan Ditjen Lapas dan Imigrasi Kemenkumham. Bahkan saat ini sedang diupayakan menjalin MoU dengan Polri.

KuPP berharap Indonesia segera meratifikasi OPCAT.

Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan

"Kami datang menemui pak Menko karena kami tahu beliau punya komitmen tinggi soal penegakan hukum sekaligus juga sangat concern dengan persoalan hak asasi manusia," terang Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

Sementara itu, Koordinator KuPP sekaligus Komisioner Komnas HAM mengatakan Sandra Moniaga menyebut saat ini masih banyak terjadi bentuk penyiksaan.

"Realita saat ini masih cukup banyak penyiksaan terjadi saat ini. Kami sampaikan agar tidak lagi terjadi penyiksaan dari proses awal penyelidikan," terang dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Ini Bukan Tahun yang Mudah untuk ASEAN

Jokowi: Ini Bukan Tahun yang Mudah untuk ASEAN

Nasional
Putra Ketiga Kenang Cara Didik Sudi Silalahi: Bapak Orang yang Taat Pada Aturan

Putra Ketiga Kenang Cara Didik Sudi Silalahi: Bapak Orang yang Taat Pada Aturan

Nasional
PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

Nasional
Jokowi Ajak Negara ASEAN Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Ajak Negara ASEAN Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin Covid-19

Nasional
LAN Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021

LAN Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021

Nasional
Wapres Yakin Wisata Halal Dapat Tingkatkan Wisatawan ke Indonesia

Wapres Yakin Wisata Halal Dapat Tingkatkan Wisatawan ke Indonesia

Nasional
Sebelum Meninggal, Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi Lalu Alami Nyeri Perut

Sebelum Meninggal, Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi Lalu Alami Nyeri Perut

Nasional
Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

Nasional
YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

Nasional
Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

Nasional
PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

Nasional
Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

Nasional
Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

Nasional
YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

Nasional
Kepada Lulusan Poltekesos Bandung, Risma: Ayo Kita Selesaikan Masalah Sosial

Kepada Lulusan Poltekesos Bandung, Risma: Ayo Kita Selesaikan Masalah Sosial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.