Pemerintah Upayakan Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan

Kompas.com - 09/02/2021, 17:08 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai menggelar pertemuan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Humas Kemenko PolhukamMenko Polhukam Mahfud MD bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai menggelar pertemuan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya meratifikasi Optional Protocal Convention Against Tortutre (OPCAT) atau Protokol Opsional Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud usai bertemu Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Mahfud mengatakan, bahwa kesadaran perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini perlu ditingkatkan.

Baca juga: Indonesia Diminta Cepat Meratifikasi Protokol Konvensi Menentang Penyiksaan

"Saya setuju kita tindak lanjuti kesadaran bahwa perlindungan HAM jauh kebih baik, meski belum memuaskan. Kita sudah punya Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman dan Polri yang semakin sadar akan pentingnya HAM, tapi tentu ini semua perlu kita tingkatkan," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Selasa sore.

Adapun pertemuan itu diikuti Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Ketua LPSK Hasto Atmojo, Ketua Komnas Perempuan Andy Yetriyani, Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin, dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Koordinator KuPP Sandra Moniaga.

Kemudian Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati, Komisioner KPAI Putu Elvina, anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu, Koordinator Pelaksana Program KuPP Antonio Pradjasto.

Pertemuan ini fokus membahas upaya untuk mengatasi tindakan penyiksaan atau tindakan mengarah kepada kerendahan martabat manusia di rumah tahanan atau lapas dan lembaga lain yang menyerupai, termasuk panti rehabilitasi.

Sebelumnya, KuPP telah meneken MoU dengan Ditjen Lapas dan Imigrasi Kemenkumham. Bahkan saat ini sedang diupayakan menjalin MoU dengan Polri.

KuPP berharap Indonesia segera meratifikasi OPCAT.

Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan

"Kami datang menemui pak Menko karena kami tahu beliau punya komitmen tinggi soal penegakan hukum sekaligus juga sangat concern dengan persoalan hak asasi manusia," terang Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

Sementara itu, Koordinator KuPP sekaligus Komisioner Komnas HAM mengatakan Sandra Moniaga menyebut saat ini masih banyak terjadi bentuk penyiksaan.

"Realita saat ini masih cukup banyak penyiksaan terjadi saat ini. Kami sampaikan agar tidak lagi terjadi penyiksaan dari proses awal penyelidikan," terang dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X