Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Pertemuan Moeldoko dan Kader Beda dengan "Ngopi-ngopi" bersama Luhut

Kompas.com - 08/02/2021, 22:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak membawa-bawa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invesitasi Luhut Pandjaitan dalam isu kudeta di Partai Demokrat.

Herzaky mengatakan, ada empat perbedaan antara pertemuan Moeldoko dengan kader Demokrat dan pertemuan Luhut dengan kader Demokrat.

"Sebaiknya Bapak KSP Moeldoko tidak membawa-bawa nama Bapak Menko Luhut BP dalam pertemuan Bapak KSP Moeldoko dengan kader-kader Partai Demokrat," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Isu Kapasitas dan Politik Dinasti Dinilai Tak Relevan bagi Kepemimpinan AHY di Demokrat

Herzaky mengatakan, perbedaan pertama yakni pertemuan kader Demokrat dan Luhut didasari atas keinginan sendiri dan kedua belah pihak memang sudah mengenal.

Sementara itu, kader-kader yang bertemu Moeldoko tidak mengenal Moeldoko sebelumnya dan difasilitasi ke Jakarta karena dijanjikan akan mendapat bantuan pascabencana.

Herzaky mengatakan, para kader itu pun sebelumnya tidak tahu bakal bertemu dengan Moeldoko saat diundang ke Jakrta.

Perbedaan kedua, kata Herzaky, dalam pertemuan kader senior Demokrat dengan Luhut tidak ada ajakan kepada para pemilik suara serta tidak didahului usaha menelepon dan meminta bertemu dengan para ketua DPC dan DPD.

"Sedangkan pertemuan kader Demokrat dengan Moeldoko, didahului oleh usaha terstruktur dan sistematis mengontak para pemilik suara sah (ketua-ketua DPD dan ketua-ketua DPC) dari berbagai pelosok Indonesia, untuk bertemu di Jakarta," ujar Herzaky.

Perbedaan ketiga, menurut dia, Moeldoko mencatut nama-nama menteri, pejabat pemerintah, bahkan nama presiden yang disebut sudah mendukung rencana kongres luar biasa (KLB) dan pencapresan Moeldoko di 2024.

Baca juga: Andi Mallarangeng: Moeldoko Hanya Jual Nama

Sementara itu, kata Herzaky, dalam pertemuan dengan Luhut, tidak ada pencatutan nama presiden dan pejabat negara lainnya.

"Keempat, dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada janji money politics sebesar 100 juta rupiah jika para pemilik suara dari Partai Demokrat menyetujui KLB dan mengganti ketua umumnya dengan Moeldoko," kata Herzaky.

Selain itu, menurut dia, tidak ada janji-janji politik uang yang disampaikan dalam pertemuan dengan Luhut.

Menurut Herzaky, pertemuan dengan Moeldoko menunjukkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, sedangkan pertemuan dengan Luhut dinilai masih bisa dikategorikan dengan "ngopi-ngopi" biasa.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengungkapkan bahwa Luhut pernah didatangi oleh sekelompok orang yang sama yang bertemu dengannya.

Baca juga: Andi Mallarangeng: Moeldoko Klaim Didukung PKB dan Nasdem untuk Pilpres 2024

Moeldoko tidak mengungkapkan siapa saja orang-orang tersebut. Hanya saja, dia menyebut orang-orang tersebut menceritakan tentang persoalan Partai Demokrat.

"Pak LBP (Luhut) juga pernah cerita kepada saya, Saya juga pernah didatangi oleh mereka-mereka. Ya saya juga sama'," ujar Moeldoko menirukan ucapan Luhut saat memberikan keterangan pers di kediamannya di Jl Terusan Lembang, Rabu (3/2/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Bakal Panggil Febri Diansyah dkk Jadi Saksi di Sidang SYL

Jaksa KPK Bakal Panggil Febri Diansyah dkk Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Putusan MK PHPU Pilpres 2024: Sebuah Epilog?

Putusan MK PHPU Pilpres 2024: Sebuah Epilog?

Nasional
Perlawanan Ghufron Jelang Sidang Etik, Dewas KPK Kompak Bela Albertina Ho

Perlawanan Ghufron Jelang Sidang Etik, Dewas KPK Kompak Bela Albertina Ho

Nasional
Nasdem dan PKB Merapat ke Prabowo-Gibran, Kekuatan Parlemen Berpotensi 71,89 Persen

Nasdem dan PKB Merapat ke Prabowo-Gibran, Kekuatan Parlemen Berpotensi 71,89 Persen

Nasional
Jaksa KPK Bakal Panggil Istri dan Anak SYL ke Persidangan

Jaksa KPK Bakal Panggil Istri dan Anak SYL ke Persidangan

Nasional
BKKBN Masih Verifikasi Situasi 'Stunting' Terkini di Indonesia

BKKBN Masih Verifikasi Situasi "Stunting" Terkini di Indonesia

Nasional
Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com