Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Surat AHY kepada Jokowi, Ini Respons Moeldoko

Kompas.com - 04/02/2021, 08:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko tak menjawab secara jelas ketika ditanya kelanjutan surat yang dikirim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo.

Surat yang dimaksud menyoal tentang isu kudeta AHY dari Partai Demokrat yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden Jokowi dan menyeret nama Moeldoko.

"Orang ngopi-ngopi kok masa lapor Presiden, yang enggak-enggak aja," kata Moeldoko di kediamannya, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Bantah Kudeta di Demokrat, Moeldoko: Saya Orang Luar Enggak Punya Apa-apa

Saat ditanya tentang respons Presiden terkait isu ini, Moeldoko lagi-lagi tak memberikan jawaban tegas.

Ia menyebutkan, banyak hal yang harus diurus Kepala Negara ketimbang campur tangan dalam isu kudeta di Partai Demokrat.

"Memang orang kurang kerjaan apa Pak Presiden bicara ini, ngurusi Covid aja enggak keruan kita pusing, ngapain mikirin yang enggak-enggak begini," ujarnya.

Baca juga: Marzuki Alie Tepis Isu Bakal Jadi Sekjen jika Moeldoko Pimpin Partai Demokrat

Kendati demikian, Moeldoko mengakui beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak. Namun, ia tak menyebutkan detail pihak-pihak yang dimaksud.

Moeldoko mengungkap pertemuan itu beberapa kali dilakukan di rumahnya dan beberapa kali di hotel.

Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko mengaku mendengarkan banyak cerita dan emosi.

Namun, Moeldoko menyebut pertemuan itu hanya sekadar ngopi-ngopi. Ia menegaskan tak punya kuasa untuk mengudeta kepemimpinan Partai Demokrat.

"Bingung juga ya saya, orang ngopi-ngopi kok bisa ramai begini," katanya.

Baca juga: Saat Moeldoko, Nazaruddin, hingga Marzuki Alie Dituding Ingin Dongkel AHY

Moeldoko memastikan bahwa ia merupakan orang di luar Partai Demokrat yang tak punya hak melakukan kudeta.

Sebab, pergantian kepemimpinan partai mestinya mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Saya siapa sih? Saya ini apa? Wong biasa-biasa aja. Di Demokrat ada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), ada putranya, Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut dia," kata Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko Sebut Dirinya Tak Ambil Peran Aktif dalam Pertemuan dengan Kader Demokrat

Isu pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat mulanya digulirkan oleh AHY dalam konferensi pers yang digelar Senin (1/2/2021) siang.

AHY menyebutkan, orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono.

Baca juga: Soal Pilpres 2024, Moeldoko: Kalau Diorbitkan Ya Alhamdulillah

Tak berselang lama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY. Herzaky menyebutkan, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasan partainya adalah Moeldoko.

Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com