Kompas.com - 06/02/2021, 12:50 WIB
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang juga politikus Partai Demokrat. KOMPAS.com/Icha RastikaMantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang juga politikus Partai Demokrat.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hanya menjual nama saat mengklaim telah didukung oleh Partai Nasdem dan PKB untuk maju pada Pemilihan Presiden 2024.

Ia berpendapat, Moeldoko sekadar mencatut kedua partai tersebut supaya kader-kader Demokrat yang ditemui Moeldoko dapat mendukung Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Jadi kawan ini cuma jual-jual nama, untuk itu tadi, membujuk agar supaya anggota Partai Demokrat mendukung mereka. Ya beginilah, karena kan harus meyakinkan dulu kader-kader yang datang dari daerah-daerah," kata Andi dalam diskusi yang disiarkan akun YouTube Radio Smart FM, Sabtu (6/2/2021).

Baca juga: Bantah Dukung Moeldoko Jadi Capres, Politikus Nasdem: Dia Belum Masuk Daftar

Andi berpendapat, tidak mungkin bagi partai-partai politik sudah menentukan nama yang akan diusung dalam Pilpres 2024 mengingat masih ada waktu selama 3 tahun.

"Kalau pendekatan-pendekatan mungkin saja ada, tapi untuk menentukan rasanya masih terlalu dini," ujar Andi.

Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan, beberapa nama menteri yang disebut mendukung Moeldoko juga diduga hanya dicatut.

Andi pun mengapresiasi sikap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang sama-sama membantah telah mendukung Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat.

"Saya rasa juga kemungkinan besar jual-jualan saja, tapi bagus kalau kemudian yang disebut-sebut namanya itu bagus kalau melakukan klarifikasi," kata Andi.

Baca juga: Andi Mallarangeng: Moeldoko Klaim Didukung PKB dan Nasdem untuk Pilpres 2024

Sebelumnya, Andi menyebut Moeldoko mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem dan PKB untuk maju dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Andi berdasarkan keterangan saksi yang diajak bertemu Moeldoko dalam rencana pengambilan paksa atau kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat, sebagai kendaraan untuk Pilpres 2024.

"Katanya dia (Moeldoko) direstui oleh Pak Lurah dan didukung oleh menteri-menteri. Untuk 2024 katanya didukung PKB dan didukung Nasdem, tinggal Demokrat, begitu katanya," ujar Andi sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (5/2/2021).




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Nasional
Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Nasional
Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X