KPU Sebut Pemilu "Borongan" 2024 Munculkan Beban Anggaran hingga KPPS

Tak hanya itu, lanjut Pramono, penyelenggaraan pemilihan secara bersamaan juga akan menambah beban penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat bawah, seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pramono mengingatkan bahwa pada Pemilu 2019 lalu ada ratusan penyelenggara pemilu ad hoc yang meninggal dunia dan sakit akibat kelelahan menyelenggarakan tahapan pemilihan.

Oleh karenanya, jika Pemilu 2024 menggabungkan tiga pemilihan, beban penyelenggara berpotensi menjadi lebih berat.

Baca juga: Puskapol UI Nilai UU Pemilu Perlu Dibahas, Banyak Persoalan Harus Diselesaikan

"Tentu beban penyelenggaraan yang tinggi bagi KPU dan jajarannya untuk menyelenggarakan pemilu nasional, terutama untuk penyelenggaraan pemilu nasional," kata dia.

Adapun jadwal pelaksanaan Pilkada hingga saat ini masih jadi perdebatan seiring dengan rencana revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sembilan fraksi di DPR terbelah. Sebagian fraksi ingin Pilkada dilaksanakan sesuai amanat Pasal 201 Ayat (8) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, yakni November 2024, berbarengan dengan Pilpres dan Pileg.

Sementara, sebagian fraksi lainnya mendorong agar pelaksanaan Pilkada sesuai ketentuan dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 Ayat (2) dan (3), yaitu pada 2022 dan 2023.