Total luas lahan yang digunakan telah mencapai 499.655,57 hektar. Ia menilai, luas ini nyaris setara dua kali luas Kabupaten Bogor.
Bantahan terhadap Moeldoko juga datang dari Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono. Menurutnya, di era Jokowi masih ada izin dan perpanjangan izin pelepasan hutan.
Kisworo memberikan contoh perpanjangan izin yang dilakukan pada era pemerintahan Jokowi.
Ia menyebut salah satu contoh kala pemerintah memberikan izin perpanjangan usaha kepada PT Arutmin Indonesia, 2 November 2020.
Baca juga: Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan
Izin itu dikeluarkan karena perusahaan akan memasuki masa habis kontrak pada 1 November 2020.
Perusahaan itu kini bisa melanjutkan operasional dalam jangka waktu dua kali 10 tahun.
Tak tinggal diam, Walhi sudah menolak tegas perpanjangan kontrak yang diberikan pemerintah. Hal ini karena dinilai membawa dampak merugikan bagi alam dan masyarakat.
Menyayangkan tindakan yang dilakukan pemerintah, Kisworo menekankan pentingnya evaluasi sebagai parameter kelayakan pemerintah dalam hal pemberian izin perusahaan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.