Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/01/2021, 07:38 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ELECTRONIC Traffic Law Enforcement (ETLE) atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang eletronik melalui CCTV telah berlaku di sejumlah jalan utama di Ibu Kota.

Setiap hari rata-rata ada 600 pelanggar yang mendapat kiriman “surat cinta” dari polisi ke rumah masing-masing. Jumlah ini jauh di bawah angka pelanggaran yang terjadi di lapangan, puluhan ribu pelanggaran.

Di ruas CCTV terbatas di Jalan Sudirman-Thamrin, sebagian MT Haryono, dan Gatot Subroto tercatat ada 30 ribu pelanggaran setiap hari. Tapi, yang mendapat surat tilang yang dikirim ke alamat pelanggar hanya 600. Dipilih acak dari sistem.

Mimpi Jenderal Listyo Sigit

Mungkinkah sistem ini akan berjalan penuh ke depan?

AIMAN mengupasnya termasuk ke lembaga peradilan yang akan dilewati prosesnya. Dalam sitem ini, rantai penyelesaian tilang akan lebih ringkas: bayar di ATM (Anjungan Tunai Mandiri), masuk ke kas negara, dan selesai.

Tidak ada pertemuan dengan petugas, apakah itu polisi, petugas kejaksaan, atau peradilan.

ETLE memang sudah diberlakukan sejak 2018 lalu. Namun, pergerakannya dirasa masih lamban, entah mengapa.

Sampai saat ini baru 3 provinsi yang memberlakukan sistem ini, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Itu pun baru sebagian kecil di jalan-jalan utama kota.

Wacana atas sistem ini kembali mengemuka saat calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikannya saat uji kepatutan di kelayakan di DPR. Menurut Listyo, ke depan polisi lalu lintas tidak akan melakukan tilang di jalan raya. Polisi hanya akan fokus mengatur lalu lintas.

Tilang dilakukan dengan menggunakan kamera canggih yang terpasang satu set dengan perangkat lunak seperti yang sekarang ini sudah diberlakukan di sejumlah jalan meski masih minim.

"Khusus di bidang lalu lintas, penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau ETLE," kata Listyo, Rabu 20/1/2021 di gedung DPR, Jakarta.

"Jadi ke depan, saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan kemudian mengatur lalin yang sedang macet dan tidak perlu melakukan tilang," jelas Listyo.

Program AIMAN yang tayang Senin pukul 20.00 akan mengupas tuntas soal ini. tuntas. AIMAN mendatangi dua pusat kendali operasi ETLE, pertama di NTMC POLRI lalu kedua di wilayah yang melakukan penegakan hukum lewat ETLE, yakni TMC Polda Metro Jaya.

 

Petugas kepolisian dari direktorat lalu lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk kendaraan roda dua atau motor di Simpang Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020). Untuk saat ini sistem ETLE untuk pengendara sepeda motor fokus pada penindakan tiga pelanggaran, yakni penggunaan helm, menerobos traffic light, dan melanggar marka jalan. Penerapan aturan tersebut telah resmi diberlakukan mulai Sabtu (1/2/2020).KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Petugas kepolisian dari direktorat lalu lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk kendaraan roda dua atau motor di Simpang Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020). Untuk saat ini sistem ETLE untuk pengendara sepeda motor fokus pada penindakan tiga pelanggaran, yakni penggunaan helm, menerobos traffic light, dan melanggar marka jalan. Penerapan aturan tersebut telah resmi diberlakukan mulai Sabtu (1/2/2020).

Melihat Langsung CCTV

Bersama sejumlah pejabat Korlantas Polri AIMAN melihat langsung kamera CCTV dan mendapat penjelasan tentang bagaimana sistem ini bekerja.

Kamera CCTV ini memang canggih. Ada fitur yang menurut saya spektakuler yang disebut flash atau blitz. Fitur ini bisa menembus ruang dalam mobil dan membuat profiling pengemudi dan penumpang, terutama di bagian depan. Luar biasa.

Ini bisa menjadi pengembangan ke depan, bukan hanya soal lalu lintas, tapi juga pencegahan tindak kriminal di jalan raya. Saya melihat sendiri wajah pengemudi dan penumpang di bagian depan terlihat sangat jelas.

Pelanggar tidak mungkin bisa mengelak saat menerima kiriman surat tilang ke alamat yang tertera di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Semuanya jelas. Ada sejumlah foto yang menunjukkan pelanggaran termasuk videonya. Telak.

Semua akan ditayangkan lengkap di program AIMAN.

Akankah ETLE segera meluas?

Sistem ini sangat efektif. Pertanyaannya, kenapa setelah 2 tahun sistem ini tidak juga diberlakukan dalam skala yang lebih luas?

Saya bertanya kepada pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo. Ia mengatakan, jika ETLE ini diberlakukan secara luas maka perubahan raksasa akan terjadi: hilangnya praktik suap.

Jika ETLE berlalu maka tidak akan ada pertemuan antara petugas dan pelanggar; tidak ada pertemuan antara pelanggar dan petugas di pengadilan maupun pengambilan surat di kantor Kejaksaan Negeri.

Pertemuan antara pelanggar dan petugas adalah ruang yang berpotensi terjadinya suap. Calo-calo beserta seluruh jaringannya di pengadilan dan kejaksaan akan hilang. Barangkali tidak ada yang suka dengan perubahan ini.

Sudah jadi rahasia umum bahwa para calo tetap berkeliaran meskipun spanduk besar betuliskan “Jangan Menggunakan Calo” terpampang di sana sini.

Saya menghubungi Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) yang juga Hakim Agung Andi Samsan Nganro untuk menanyakan soal ini.

Ia mengatatakan, saat ini para pelanggar lalu lintas tidak perlu datang ke pengadilan negeri, cukup membayar di ATM.

"Kami mendukung sepenuhnya ETLE ini. Bahkan, kami sudah menerapkan pelanggar tak perlu datang sebagai bentuk tak perlu bertemunya pelanggar dengan petugas pengadilan," kata Andi Samsan Nganro.

Masalahnya, menurut Perma (Peraturan MA), ada sejumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang harus tetap disidangkan bila ada sengketa. Misalnya, ada kasus di mana pelanggar tidak menerima dugaan pelanggaran tersebut.

“Tentu kasus-kasus seperti ini tak bisa dihindarkan," ujar Andi.

Betul bahwa penerapan E-TLE memang tidak bisa menyeselesaikan seluruh kasus pelanggaran lalu lintas. Namun, ada banyak hal yang bisa diselesaikan dengan sistem ini.

Saya pribadi menduga, akan sangat kecil sengketa yang terjadi dari kasus-kasus pelanggaran ringan lalu lintas seperti menerobos lampu lalu lintas, melanggar marka jalan, tidak menggunakan sabuk pengaman, bahkan hingga kasus yang berat dan berujung pidana seperti penggunaan plat nomor palsu.

Mengapa? Karena foto dan video yang diproduksi CCTV jalanan ETLE sungguh jelas. Tak mungkin bisa mengelak.

Mau coba melanggar?

Siap-siap dikirimi surat. Tak perlu bertemu petugas polisi, hakim, dan jaksa. Hanya perlu membaca dan membayar di ATM. Jika tidak, dijamin kendaraan Anda tidak akan bisa diperpanjang pajaknya!

Saya Aiman Witjaksono.
Salam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Protes Pengacara Lukas Enembe Usai Sebut Firli Punya Janji Pribadi ke Kliennya

KPK Protes Pengacara Lukas Enembe Usai Sebut Firli Punya Janji Pribadi ke Kliennya

Nasional
Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Nasional
“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak'

“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak"

Nasional
Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Nasional
Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Nasional
Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Hasto Soal Kode Surya Paloh: Capres PDI-P Berprestasi, Bukan yang Pintar Berpoles Diri

Nasional
Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Kalau Tak Ditangani, Bisa Stroke dan Sakit Jantung

Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Kalau Tak Ditangani, Bisa Stroke dan Sakit Jantung

Nasional
Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Jangan Banyak Makan yang Manis-manis!

Kasus Diabetes Anak Meningkat 70 Kali Lipat, Menkes: Jangan Banyak Makan yang Manis-manis!

Nasional
Majelis Kehormatan MK Tunggu PMK untuk Tangani Perkara Perubahan Substansi Putusan

Majelis Kehormatan MK Tunggu PMK untuk Tangani Perkara Perubahan Substansi Putusan

Nasional
Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Anak Buah Singgung Ferdy Sambo: Pimpinan Saya Sosok yang Tak Menjaga, Menarik ke Jurang dan Mengancam

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Direktur Penuntutan KPK Kembali ke Kejaksaan Agung, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi Ajak ASEAN Jaga Perdamaian Kawasan Agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Sekjen PDI-P: Ada Partai yang Hobinya Impor Pangan

Nasional
BERITA FOTO: Tertekan dan Terancam, Arif Rachman Menyesal Turuti Perintah Sambo

BERITA FOTO: Tertekan dan Terancam, Arif Rachman Menyesal Turuti Perintah Sambo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.