Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir di Kalimantan Selatan awal 2021 membetot perhatian publik. Banjir itu tergolong besar. Melanda hampir seluruh kabupaten/kota. 

Manager Kampanye Walhi Kalimantan Selatan M Jefri Raharja menyebut, banjir di Kalsel tahun ini lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya.

Ia menduga, selain faktor curah hujan yang tinggi, masifnya pembukaan lahan yang terjadi secara terus menerus juga turut andil dalam banjir.

Data yang ia miliki, pembukaan lahan terutama untuk perkebunan sawit terjadi secara terus menerus.

Jefri melihat, luas perkebunan sawit justru mengalami peningkatan dan mengubah kondisi sekitar dari tahun ke tahun.

"Antara 2009 sampai 2011 terjadi peningkatan luas perkebunan sebesar 14 persen dan terus meningkat di tahun berikutnya sebesar 72 persen dalam 5 tahun," kata Jefri seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

"Sedangkan untuk tambang, bukaan lahan meningkat sebesar 13 persen hanya 2 tahun. Luas bukaan tambang pada 2013 ialan 54.238 hektar," imbuhnya lagi.

Menurutnya, hutan di Kalimantan kini telah beralih menjadi lahan perkebunan monokultur sawit dan tambang batu bara. Ia pun menyayangkan kondisi ini terjadi karena dinilai mampu mendorong laju perubahan iklim global.

Klaim pemerintah

Lima hari kemudian, pemerintah menanggapi kritikan sejumlah pihak yang menyebut deforestasi sebagai salah satu pemicu banjir besar di Kalsel.

Deforestasi adalah kegiatan penebangan hutan atau biasa dikenal penggundulan hutan.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, penyusunan lahan hutan di Kalimantan tak berbanding lurus dengan perizinan yang diberikan pemerintah dalam membuka tambang dan sawit.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo justru tidak mengeluarkan izin baru di masa pemerintahannya.

"Saya pikir zamannya Pak Jokowi itu, mungkin kita lihat lah tidak mengeluarkan izin-izin baru. Jadi mungkin perlu kita lihat lebih dalam seberapa banyak sih, izin-izin yang sudah diberikan dalam kepemimpinan beliau?," ujarnya di Gedung Bina Graha, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

"Menurut saya bisa dikatakan sangat kecil. Saya tidak tahu persis ya. Saya akan cari ya. Namun intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin-izin. Poinnya di situ," lanjutnya menegaskan.

Ia menambahkan, sejumlah instrumen juga telah disiapkan untuk mengantisipasi bencana alam. Salah satunya Perpres Nomor 87 Tahun 2020 yang berisi rencana induk penanggulangan bencana.