Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah Sumarwini Bekerja di Arab Saudi, Berhasil Pulang ke Tanah Air Usai Dituduh Lakukan Kekerasan

Kompas.com - 20/01/2021, 10:25 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jember, Jawa Timur, Sumarwini akhirnya bisa bernafas lega setelah berhasil angkat kaki dari Arab Saudi.

Sekitar 2006, ia memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Riyadh, Arab Saudi. Kepergiannya dari tanah kelahirannya membawa segudang harapan untuk memperbaiki nasib.

Namun, dua tahun menjalani rutinitas pekerjaannya, ia mulai menemui apa yang kemudian hari menjadi mimpi buruknya.

Tepat pada 2008, petaka itu datang setelah majikannya menuduh Sumarwini telah melakukan tindak kekerasan dan perbuatan tidak sewajarnya kepada dua anak majikan yang masih di bawah umur.

Baca juga: Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Oknum Palsukan Tes Covid-19 Pekerja Migran RI ke Taiwan

Tuduhan ini menyeretnya ke meja pemeriksaan. Ironisnya, perempuan kelahiran 1979 itu terpaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya karena mendapat tekanan.

Pengadilan setempat kemudian memvonisnya 1 tahun penjara, 240 kali cambuk dan denda ganti rugi sebesar SAR 536 ribu (sekitar Rp 1,9 miliar), serta penahanan selama 5 tahun atas tuntutan hak khusus oleh majikan.

Dalam perkembangan persidangan banding di pengadilan, majikan menaikkan tuntutan ganti rugi menjadi SAR 1, 536.000 (setara Rp 5,6 miliar) sesuai keputusan yang dikeluarkan Komisi Penilain Kerugian.

Sejak 27 Desember 2008, Sumarwini menjalani kehidupannya dari balik jeruji besi hingga akhirnya pada November 2013, KBRI Riyadh berhasil mengeluarkannya dari tahanan dengan jaminan.

Baca juga: BP2MI Kecewa Taiwan Perpanjang Larangan Kedatangan Pekerja Migran Indonesia

Keluar dari tahanan, Sumarwini berpindah ke penampungan (shelter) KBRI dan hidup dengan sesama PMI kurang beruntung lainnya. Mereka menunggu proses penyelesaian masalah maupun tuntutan hak-hak mereka sebelum dapat pulang ke Tanah Air.

Statusnya yang masih dicekal turut menyulitkannya untuk bisa kembali ke Indonesia. Terlebih, proses peradilan berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum yang final.

Nasib baik akhirnya berpihak kepada Sumarwini. Pada 11 Maret 2020, KBRI mendapat informasi pengadilan telah menutup kasus Sumarwini karena penuntut (majikan) tidak pernah lagi datang memenuhi panggilan pengadilan.

Akan tetapi, Sumarwini masih belum bisa keluar dari Arab Saudi karena statusnya masih masuk daftar cekal.

Pada Agustus 2020, KBRI kemudian mengirim nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk meminta bantuan agar otoritas berwenang membersihkan nama Sumarwini dari kasus dan tuduhan yang membelitnya.

Baca juga: KBRI Riyadh Apresiasi Penyumbang Dana untuk Pembebasan TKI Etty Toyib

Usaha KBRI dilanjutkan dengan mendatangi Kepolisian Provinsi Riyadh dan berlanjut hingga diperoleh exit permit melalui Maktab Amal (Kantor Dinas Ketenagakerjaan) pada 17 Januari 2021.

Sumarwini akhirnya memastikan bisa kembali ke Indonesia dengan menggunakan maskapai Etihad yang berangkat dari Riyadh pada Selasa (19/1/2021) malam waktu setempat.

"Alhamdulillah ya Rabbi. Terima kasih KBRI Riyadh yang telah banyak membantu saya," ujar Sumarwini dalam keterangan tertulis KBRI Riyadh, Rabu (20/1/2021).

Sumarwini sendiri tercatat menjadi penghuni terlama di penampungan KBRI, yakni 7 tahun, 2 bulan, 1 hari. Semua itu dijalaninya hanya untuk mendapatkan kepastian hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com