Kompas.com - 17/12/2020, 18:45 WIB
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat membuka kegiatan Rakornis Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (21/11/2020). Dok. Humas BP2MIKepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat membuka kegiatan Rakornis Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (21/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kecewas atas keputusan Taiwan yang memperpanjang penghentian atau larangan kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Penghentian penerimaan PMI ini disebabkan karena adanya 85 PMI yang terkonfirmasi postif Covid-19 di Taiwan beberapa waktu lalu.

"Kami merasa kecewa atas kebijakan pemerintah Taiwan, terlebih lagi keputusan tersebut dibuat tanpa menunggu hasil investigasi dari pemerintah Indonesia," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam keterangan tertulis, Kamis (17/12/2020).

Mengenai adanya PMI yang terkonfirmasi positif Covid-19, BP2MI sudah membentuk tim supervisi yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca juga: Masa Pandemi, Menaker Lepas 114 Pekerja Migran Indonesia ke Jepang

Tim supervisi ini mempunyai tugas untuk melakukan investigasi penerapan protokol kesehatan terhadap PMI dan 14 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang ditangguhkan.

Investigasi itu menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat 12 P3MI yang telah melakukan protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan dua P3MI lainnya masih belum melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan. Keduanya adalah PT Vita Melati Indonesia dan PT Sentosa Karya Aditama.

Kedua perusahaan ini masih direkomendasikan untuk dilakukan penghentian sementara sampai benar-benar bisa melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan.

Benny mengatakan, upaya investigasi ini dilakukan karena pemerintah Indonesia serius dalam menangani Covid-19, dan keselamatan PMI adalah hukum tertinggi.

"Jika memang P3MI terbukti melanggar protokol kesehatan dan tidak melakukan tes PCR kepada PMI sebelum berangkat ke negara penempatan, BP2MI tentu akan merekomendasikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mencabut izinnya," kata Benny.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukuman Djoko Tjandra Dipangkas dari 4,5 Jadi 3,5 Tahun Penjara

Hukuman Djoko Tjandra Dipangkas dari 4,5 Jadi 3,5 Tahun Penjara

Nasional
Soal Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan, Mendagri Apresiasi Tangsel dan Depok

Soal Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan, Mendagri Apresiasi Tangsel dan Depok

Nasional
Mengenal Varian Delta Plus yang Terdeteksi di Jambi dan Mamuju beserta Ancamannya

Mengenal Varian Delta Plus yang Terdeteksi di Jambi dan Mamuju beserta Ancamannya

Nasional
Menteri PPPA Minta Orangtua Lebih Sensitif dengan Kebutuhan Anak Saat Pandemi

Menteri PPPA Minta Orangtua Lebih Sensitif dengan Kebutuhan Anak Saat Pandemi

Nasional
Komnas HAM: Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Tak Sesuai Norma HAM

Komnas HAM: Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Tak Sesuai Norma HAM

Nasional
Kematian Pasien Covid-19 Capai 2.069 dalam Sehari, Satgas Ungkap Penyebabnya

Kematian Pasien Covid-19 Capai 2.069 dalam Sehari, Satgas Ungkap Penyebabnya

Nasional
Komnas HAM Kecam Kekerasan Oknum Tentara terhadap Warga di Merauke

Komnas HAM Kecam Kekerasan Oknum Tentara terhadap Warga di Merauke

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Lewati 2.000 Orang dalam Sehari, Ini Kata Istana

Angka Kematian Covid-19 Lewati 2.000 Orang dalam Sehari, Ini Kata Istana

Nasional
Wapres: Banyak yang Kenal Wakaf tetapi Sedikit yang Mempraktikkan

Wapres: Banyak yang Kenal Wakaf tetapi Sedikit yang Mempraktikkan

Nasional
Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Indonesia Baru Terpenuhi 30 Persen

Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Indonesia Baru Terpenuhi 30 Persen

Nasional
Wapres: Perlu Sistem Informasi Manajemen Produk Halal Terintegrasi

Wapres: Perlu Sistem Informasi Manajemen Produk Halal Terintegrasi

Nasional
ICW Soroti Fahri Aceh yang Disebut di Sidang sebagai Orangnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

ICW Soroti Fahri Aceh yang Disebut di Sidang sebagai Orangnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Kasus Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Kasus Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

Nasional
Moeldoko Janji Proses Hukum Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke Transparan

Moeldoko Janji Proses Hukum Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke Transparan

Nasional
Komnas HAM Sebut Kekerasan 2 Oknum Tentara di Merauke Kejam dan Tak Manusiawi

Komnas HAM Sebut Kekerasan 2 Oknum Tentara di Merauke Kejam dan Tak Manusiawi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X