BNPB Bantu Pemerintah Daerah terkait Relokasi Warga Terdampak Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Utama BNPB Harmensyah mengatakan, pemerintah pusat dalam hal ini BNPB akan terus mendukung proses penanggulangan bencana longsor, termasuk menyiapkan dukungan untuk relokasi bagi warga.

Hal itu dikatakan Harmensyah saat Komisi VIII DPR RI bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau lokasi bencana longsor yang melanda Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (15/1/2021).

"Pemerintah pusat akan memberikan dukungan relokasi bagi masyarakat terdampak, untuk lokasi yang menentukan dari pemerintah daerah," kata Harmensyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/1/2021).

Baca juga: Belajar dari Longsor Sumedang, Komisi VIII DPR Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

Dalam rangka melakukan pencegahan longsor, Harmensyah menyebut BNPB memberikan ribuan bibit pohon guna ditanam dilokasi yang rawan longsor.

Permasalahan lingkungan, kata dia, merupakan salah satu yang perlu diperhatikan.

Selain itu, drainase yang buruk dapat mengakibatkan air akan menguap dari saluran dan berdampak kepada tanah disekitarnya.

“Jika tanah tidak ditanami pohon-pohon berakar kuat makan tanah akan mudah terbawa aliran air dan terjadi longsor," ucap Harmensyah.

Baca juga: Tinjau Longsor Sumedang, Menko PMK Minta Permukiman Tak Dibangun di Daerah Rawan

Dalam kesempatan yang sama, Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan, mengatakan akan melakukan pendampingan terkait persoalan kebencanaan di Indonesia, salah satunya mengutamakan peran mitigasi atau pencegahan guna kurangi dampak bencana.

"Di dalam pembahasan Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Komisi VIII DPR RI, mitigasi bencana adalah salah satu poin yang dibahas dengan memperhatikan tata ruang dari segi kebencanaan," kata Ace

Ace mengatakan, longsor yang terjadi di Sumedang ini merupakan daerah padat penduduk yang memiliki kemiringan tanah yang berisiko terjadi longsor.

Oleh karena itu, menurut Ace, sangat penting analisis dampak bencana dalam tata ruang ataupun pembangungan.

“Tidak boleh ada pemberian izin bagi pendirian bangunan yang tidak memperhatikan dampak bencana," lanjut Ace.