Kompas.com - 31/12/2020, 07:36 WIB
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020). KOMPAS.com/Devina HalimJaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membentuk Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat atau Timsus HAM.

Tim tersebut dibentuk dalam rangka mempercepat penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat.

"Untuk itu, penanganan terhadap setiap pelanggaran HAM merupakan suatu keharusan dalam upaya melindungi harkat dan martabat kemanusiaan," kata ST Burhanuddin seperti dilansir dari Antara, Kamis (31/12/2020).

Baca juga: Jokowi: Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat Jadi Tanggung Jawab Negara

ST Burhanuddin mengatakan, pembentukan Timsus HAM ini merupakan upaya konkret kejaksaan untuk mempercepat penuntasan dugaan pelanggaran HAM yang berat sejalan dengan arahan presiden pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan dan peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2020.

Selain itu, menurut Burhanuddin, pembentukan Timsus HAM ini juga menegaskan komitmen dan dukungan penegakan hukum oleh Kejaksaan sebagai bentuk penghormatan, pengakuan, dan pemenuhan terhadap HAM.

Kendati demikian, Burhanuddin tetap mengapresiasi kinerja Jampidsus yang sudah bekerja keras menagani masalah pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Tindak Lanjuti Arahan Jokowi, Jaksa Agung Bentuk Satgas Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Ia pun optimistis Timsus HAM mampu bekerja maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dan akhirnya mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat.

"Saya mengetahui kompetensi, kapabilitas, dan profesionalitas saudara-saudara tidak diragukan lagi, sehingga saya yakin Timsus HAM ini akan mampu menyelesaikan tugas yang diemban dengan baik," ucap dia.

Adapun pada Rabu (30/12/2020) Jaksa Agung melantik dan mengambil sumpah 18 jaksa anggota Timsus HAM di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta.

Baca juga: Total 40 Pelanggaran HAM di Papua Sepanjang 2020, Kontras: Setiap Bulan Pasti Ada Kasus

Timsus ini dipimpin Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono sebagai Wakil Ketua.

Kemudian Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Raja Nafrizal sebagai Sekretaris Timsus HAM dan Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Yuspar sebagai Koordinator Timsus HAM serta tujuh Ketua Tim.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Nasional
Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Nasional
Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Nasional
Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Nasional
ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

Nasional
Disomasi, Kubu KLB: Demokrat Tak Berhak Larang Penggunaan Atribut

Disomasi, Kubu KLB: Demokrat Tak Berhak Larang Penggunaan Atribut

Nasional
Polri: Jozeph Paul Zhang Berstatus Tersangka Penistaan Agama

Polri: Jozeph Paul Zhang Berstatus Tersangka Penistaan Agama

Nasional
Kemendagri Ganti 36.077 Dokumen Kependudukan untuk Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB

Kemendagri Ganti 36.077 Dokumen Kependudukan untuk Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB

Nasional
Polemik Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud: Tidak Pernah Diterbitkan, Masih Penyempurnaan

Polemik Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud: Tidak Pernah Diterbitkan, Masih Penyempurnaan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Asli Jozeph Paul Zhang | Jozeph Paul Zhang Diduga Tak Berada di Indonesia

[POPULER NASIONAL] Nama Asli Jozeph Paul Zhang | Jozeph Paul Zhang Diduga Tak Berada di Indonesia

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Dokumen Administrasi Perjalanan Harus Dibawa jika Keluar Daerah

PPKM Mikro Diperpanjang, Dokumen Administrasi Perjalanan Harus Dibawa jika Keluar Daerah

Nasional
UPDATE: Total 4.282 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 11 di Singapura

UPDATE: Total 4.282 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 11 di Singapura

Nasional
Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersialkan

Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersialkan

Nasional
Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X