Tindak Lanjuti Arahan Jokowi, Jaksa Agung Bentuk Satgas Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kompas.com - 16/12/2020, 17:38 WIB
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin (tengah) saat ditemui di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2020). KOMPAS.com/Firda Zaimmatul MufarikhaJaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin (tengah) saat ditemui di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin berencana membentuk Satuan Tugas Penuntasan Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Langkah itu dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo perihal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Untuk melakukan mitigasi permasalahan, penyelesaian, penuntasan, serta rekomendasi penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat dan HAM berat masa lalu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (16/12/2020).

Leonard menuturkan, satgas tersebut akan berada di bawah kendali wakil Jaksa Agung.

Baca juga: 20 Tahun UU Pengadilan HAM, Bagaimana Agenda Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

Di samping itu, arahan Jokowi lainnya yang juga ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung yaitu mengenai penguatan pengawasan dan penegakan disiplin di internal kejaksaan.

Burhanuddin akan kembali membentuk satgas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Jaksa Agung RI berencana akan membentuk Satuan Tugas 53 yang anggotanya terdiri dari unsur Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Jaksa Agung Muda Pengawasan,” tutur Leonard.

Adapun rencana pembentukan satgas itu diumumkan saat acara penutupan Rapat Kerja Kejaksaaan RI tahun 2020 yang digelar hari ini.

Diketahui, Presiden Jokowi menyinggung soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di dua kesempatan berbeda belum lama ini.

Baca juga: Kemauan Politik Negara Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Dipertanyakan

Pertama, saat berpidato di hari HAM Sedunia Tahun 2020, Kamis (10/12/2020), Jokowi telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk terus melakukan penuntasan masalah ini.

Jokowi berpesan agar hasil dari penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu dapat diterima semua pihak.

Kemudian, saat membuka rapat kerja Kejaksaan RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2020), Jokowi menyebut bahwa kejaksaan menjadi aktor kunci dalam penuntasan masalah pelanggaran HAM masa lalu.

"Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan. Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.