Isu Reshuffle Kabinet yang Menguat...

Tak ajukan nama

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengaku, partainya tidak mengajukan nama kader untuk menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju.

"Enggak juga, kami tidak ada ajukan nama. Itu kan hak prerogratifnya presiden, baliknya ke sana itu," kata Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan, pihaknya tidak akan mengintervensi sikap Jokowi dalam me-reshuffle atau merombak susunan kabinet.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle, Waketum Gerindra: Kami Tidak Ajukan Nama

"Tidak ada pembicaraan dan kami tidak ada informasi soal itu. Kita enggak intervensi, itu haknya presiden gitu," ujarnya.

Sementara, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah menyebut, sampai saat ini belum ada kader Nasdem yang dipanggil oleh Jokowi untuk diminta kesediaan sebagai calon menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Nasdem, kata Charles, juga tak diminta Jokowi untuk mengajukan nama-nama kadernya yang potensial sebagai calon menteri.

Charles mengatakan, sepanjang yang ia tahu, tak ada peningkatan intensitas komunikasi antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jokowi untuk membahas hal ini.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Tak Ada Kader Kami yang Dipanggil Presiden

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut, waktu pelaksanaan reshuffle kabinet belum dapat dipastikan.

Menurut dia, rencana itu hanya diketahui Presiden Jokowi sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan reshuffle.

"Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang tahu, karena otoritas yang diberikan kepada Presiden itu kan begitu," kata Ngabalin.

Baca juga: Ngabalin: Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang Tahu soal Reshuffle

Ngabalin memahami bahwa spekulasi tentang reshuffle berkembang di publik pasca Edhy Prabowo dan Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ia pun tak menyoal jika publik membuat prediksi-prediksi.

Namun, Ngabalin mengingatkan bahwa penunjukkan ataupun penggantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Oleh karenanya, pengumuman terkait pengganti kedua menteri itu bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan Presiden, bahkan tak bergantung pada weton Jokowi.

Tunggu momen

Melihat hal ini, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Presiden Jokowi tengah menunggu momentum yang pas untuk mengumumkan reshuffle menteri.

"Pak Jokowi kelihatannya memang menunggu momentum. Sehingga pada saat reshuffle dilakukan semua sudah ready dan siap lari. Tidak perlu ada reshuffle lagi hingga akhir masa jabatannya," kata Hendri.

Baca juga: Menanti Rabu Kelima Presiden Jokowi Terkait Reshuffle Kabinet

Hendri memprediksi, Jokowi menginginkan adanya mesin baru di dalam struktur pemerintahan.

Tidak hanya kementerian, kata dia, Jokowi juga diprediksi mencari sosok baru dalam struktur kelembagaan.

"Mungkin Jokowi ingin semua engine baru. Termasuk Kapolri yang memang akan memasuki masa pensiun," kata Hendri.