Isu Reshuffle Jelang Rabu Pon, PPP Akui Ketumnya Intens Komunikasi dengan Jokowi

Kompas.com - 21/12/2020, 10:00 WIB

Dian Erika Nugraheny,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Dian Erika Nugraheny

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sepakat untuk memberikan legal standing bagi BPIP sebagai pembina ideologi bangsa. Menurutnya, jika payung hukum BPIP hanya sebatas Peraturan Presiden (Perpres), saat berganti presiden, mungkin presiden pengganti tidak mengubah nama lembaganya, tetapi bisa saja mengubah tupoksi lembaga tersebut dengan mudah.(KOMPAS/EKA PANGESTU TANDIO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa pekan terakhir, desas-desus akan adanya perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju semakin menguat.

Salah satunya karena kekosongan dua kursi menteri, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial telah berlangsung lebih dari dua pekan.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.id, Senin (21/12/2020), isu perombakan kabinet kian menguat karena pada pekan ini terdapat hari Rabu Pon (23/12/2020) yang merupakan weton atau hari lahir Presiden Joko Widodo (Kompas, 18/12/2020).

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas, selama enam tahun memerintah, sejak periode pertama 2014-2019 dan kini periode kedua 2019-2024, beberapa kali Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan penting pada hari lahirnya itu.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton memang merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik, hari keberuntungan, bahkan hari sial seseorang.

Menyoal isu perombakan kabinet ini, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyampaikan, komunikasi Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pun menjadi lebih intens dari sebelumnya.

Arsul melanjutkan, pertemuan itu terutama setelah dua menteri terkena kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia bahkan menyebut komunikasi terakhir dengan Presiden terjadi awal pekan lalu.

"Yang jelas komunikasinya jalan. Hanya bedanya, kalau dulu dengan pertemuan ramai-ramai, sekarang karena Covid-19, maka lebih pada one by one (satu per satu),” tutur Arsul.

Sementara itu, menurut Pengajar politik di Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, perombakan kabinet adalah suatu keniscayaan.

Sebab, selain dua kursi menteri kosong, kinerja sejumlah menteri juga dinilai tak memuaskan.