Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Kompas.com - 07/05/2024, 06:13 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa kabinet pada pemerintahan Prabowo dan dirinya bakal banyak diisi dari kalangan profesional.

Namun, pria yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo ini enggan membeberkan lebih lanjut perihal komposisi kabinet tersebut.

Gibran hanya menegaskan bahwa penyusunan kabinet menjadi hak prerogatif dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Ya banyak profesional, nanti ya, kalau urusan kabinet nanti dan itu keputusannya sekali lagi di Pak Presiden terpilih. Sekali lagi, nanti keputusannya di Pak Prabowo selaku Presiden terpilih,” kata Gibran dilansir dari Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Soal Calon Menteri Kabinet, Gibran: Keputusan Presiden Terpilih

Saat coba dikulik kembali terkait pernyatannya bahwa kabinet bakal lebih banyak diisi kalangan profesional, Gibran hanya meminta publik untuk menunggu keputusan dari Prabowo selaku Presiden terpilih.

“Ditunggu aja,” ujar putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Jangan sekadar bagi-bagi kekuasaan

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro mengingatkan bahwa pembentukan kabinet bukan ajang bagi-bagi kekuasaan semata.

Oleh karenanya, Agung mengatakan, pentingnya Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rabuming Raka membentuk kabinet zaken.

"Perlu membentuk kabinet zaken, bukan hanya sekadar bagi-bagi kue kekuasaan karena nanti yang memberikan dampak kurang bagus pada pemerintahan Prabowo-Gibran justru ketika nalar politiknya lebih menguat ketimbang nalar publik atau nalar untuk memastikan bahwa orang-orang yang dipilih sesuai dengan prinsip meritokrasi,” kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Senin (6/5/2024).

Baca juga: Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Agung juga menyoroti pentingnya mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good governance dalam pembentukan kabinet. Sebab, pemerintahan yang efektif memerlukan orang-orang terbaik di bidangnya masing-masing.

“Karena kita perlu desain pemerintahan yang efektif dan kuat untuk mengarungi ketidakpastian, baik di skala nasional dan global,” ujar Agung.

Di sisi lain, Agung mengatakan, Prabowo-Gibran juga memerlukan tim yang solid dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

“Jadi ini bukan tugas yang mudah dan Prabowo-Gibran membutuhkan tim yang solid dan punya visi besar untuk menuntaskan berbagai kompleksitas dan masalah yang mengemuka,” katanya.

Baca juga: Niatnya Berkonsultasi dengan Megawati Dinilai Tak Tepat, Gibran Buka Suara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com