Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Reshuffle Kabinet yang Menguat...

Kompas.com - 22/12/2020, 06:04 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju semakin kencang berembus.

Sejak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Batubara dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), publik terus berspekulasi tentang pengganti dua sosok ini.

Selain dua kursi tersebut, muncul prediksi bahwa Presiden Joko Widodo akan membongkar pasang beberapa kursi menteri lainnya.

Spekulasi muncul bahwa reshuffle akan dilakukan pada Rabu Pon, 23 Desember 2020. Hari tersebut bertepatan dengan weton atau hari lahir Presiden Jokowi berdasarkan penanggalan masyarakat Jawa.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik atau hari keberuntungan seseorang.

Selama enam tahun pemerintahannya, Jokowi beberapa kali merombak kabinet bertepatan dengan hari Rabu Pon.

Baca juga: Menanti Kejutan Reshuffle Kabinet di Rabu Pon...


Dilansir dari Kompas.id, dua kali reshuffle Kabinet Kerja periode 2014-2019 terjadi pada Rabu Pon, tepatnya reshuffle pertama (12/8/2015) dan reshuffle kedua (27/7/2016).

Pada Senin (21/12/2020) siang, Jokowi juga sempat melakukan pertemuan empat mata dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Pertemuan itu dibenarkan oleh Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi. Menurut Masduki, dalam pertemuan itu Jokowi dan Ma'ruf membahas isu-isu strategis yang tengah berkembang.

"Biasanya memang terkait dengan hal-hal yang isu-isu strategis. Kalau urusannya apa saat ini saya tidak diberi tahu oleh Wapres, cuma memang betul bicara empat mata (membahas) isu-isu strategis," kata Masduki.

Saat ditanya tentang kemungkinan dibahasnya ihwal reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dalam pertemuan Jokowi-Ma'ruf, Masduki tak bisa memastikan. Namun, hal itu bisa saja menjadi pembahasan.

Dengan menguatnya isu reshuffle, Istana dan partai politik koalisi Jokowi pun ikut angkat bicara.

Enam posisi

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza mengatakan, kemungkinan akan ada enam posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dirombak oleh Presiden Jokowi.

Namun, ia menyebut, tidak tertutup kemungkinan jika nantinya lebih dari itu.

"Saya dengar ada enam posisi. Akan masuk orang-orang muda yang menambah dinamisnya kabinet," kata Faisol kepada wartawan, Senin (21/12/2020).

Terkait posisi yang berpotensi diganti Jokowi, kata Faisol, adalah dua posisi menteri yang tengah kosong yakni Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial.

Baca juga: Ketua PKB Sebut 6 Posisi di Kabinet Kena Reshuffle, Berganti yang Muda

Selain melakukan reshuffle kabinet, Jokowi juga dikabarkan akan menambah beberapa posisi wakil menteri.

"Saya kira akan ada dua posisi yang akan diganti juga terkait percepatan vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi," ujar dia.

Sebelum 2021

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut bahwa partainya telah mengusulkan agar perombakan kabinet dilakukan sebelum 2021.

Dengan demikian, saat memasuki 2021, para menteri baru bisa langsung mengoptimalkan penggunaan APBN 2021.

”PPP sudah menyampaikan saran agar mulai awal 2021 di mana APBN baru mulai dipergunakan, sebaiknya semua kementerian sudah punya menteri definitif lagi, " tutur Arsul dilansir dari pemberitaan Kompas.id.

"Dan kalau ada pergantian menteri, tidak ada kemungkinan interupsi penggunaan anggaran di tengah jalan,” lanjutnya.

Baca juga: Kepada Presiden Jokowi, PPP Usul Reshuffle Sebelum 2021

Arsul pun menyebut komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa terus dilakukan. 

Ia bahkan menyebut, komunikasi terakhir terjadi pada awal pekan lalu.

"Yang jelas komunikasinya jalan. Hanya bedanya, kalau dulu dengan pertemuan ramai-ramai, sekarang karena Covid-19, maka lebih pada one by one (satu per satu),” tutur Arsul.

Komunikasi intens

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyebut, komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri makin intens beberapa waktu belakangan. Salah satunya membahas reshuffle. 

Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers pengumuman paslon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020).Dokumen DPP PDI-P Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers pengumuman paslon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020).
"Secara periodik, Ibu Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Jokowi. Komunikasi memang sudah dilakukan,” kata Hasto saat dihubungi, Minggu (20/12/2020), sebagaimana dilansir dari Kompas.id.

Hasto mengatakan, kepastian perombakan kabinet tinggal menunggu momentum tepat yang ditetapkan Jokowi.

Baca juga: Soal Reshuffle, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi dan Megawati Komunikasi Intens

Ia pun meyakini, semua keputusan yang akan diambil Jokowi melewati pertimbangan politik, efektivitas, dan upaya peningkatan kinerja kabinet.

"Terhadap siapa nama-nama calon dari PDI Perjuangan, sesuai konstitusi partai, menjadi kewenangan ketua umum dan secara khusus disampaikan secara langsung ke Presiden Jokowi,” katanya.

Tak ajukan nama

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengaku, partainya tidak mengajukan nama kader untuk menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju.

"Enggak juga, kami tidak ada ajukan nama. Itu kan hak prerogratifnya presiden, baliknya ke sana itu," kata Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan, pihaknya tidak akan mengintervensi sikap Jokowi dalam me-reshuffle atau merombak susunan kabinet.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle, Waketum Gerindra: Kami Tidak Ajukan Nama

"Tidak ada pembicaraan dan kami tidak ada informasi soal itu. Kita enggak intervensi, itu haknya presiden gitu," ujarnya.

Sementara, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah menyebut, sampai saat ini belum ada kader Nasdem yang dipanggil oleh Jokowi untuk diminta kesediaan sebagai calon menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Nasdem, kata Charles, juga tak diminta Jokowi untuk mengajukan nama-nama kadernya yang potensial sebagai calon menteri.

Charles mengatakan, sepanjang yang ia tahu, tak ada peningkatan intensitas komunikasi antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jokowi untuk membahas hal ini.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Tak Ada Kader Kami yang Dipanggil Presiden

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut, waktu pelaksanaan reshuffle kabinet belum dapat dipastikan.

Menurut dia, rencana itu hanya diketahui Presiden Jokowi sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan reshuffle.

"Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang tahu, karena otoritas yang diberikan kepada Presiden itu kan begitu," kata Ngabalin.

Baca juga: Ngabalin: Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang Tahu soal Reshuffle

Ngabalin memahami bahwa spekulasi tentang reshuffle berkembang di publik pasca Edhy Prabowo dan Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ia pun tak menyoal jika publik membuat prediksi-prediksi.

Namun, Ngabalin mengingatkan bahwa penunjukkan ataupun penggantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Oleh karenanya, pengumuman terkait pengganti kedua menteri itu bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan Presiden, bahkan tak bergantung pada weton Jokowi.

Tunggu momen

Melihat hal ini, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Presiden Jokowi tengah menunggu momentum yang pas untuk mengumumkan reshuffle menteri.

"Pak Jokowi kelihatannya memang menunggu momentum. Sehingga pada saat reshuffle dilakukan semua sudah ready dan siap lari. Tidak perlu ada reshuffle lagi hingga akhir masa jabatannya," kata Hendri.

Baca juga: Menanti Rabu Kelima Presiden Jokowi Terkait Reshuffle Kabinet

Hendri memprediksi, Jokowi menginginkan adanya mesin baru di dalam struktur pemerintahan.

Tidak hanya kementerian, kata dia, Jokowi juga diprediksi mencari sosok baru dalam struktur kelembagaan.

"Mungkin Jokowi ingin semua engine baru. Termasuk Kapolri yang memang akan memasuki masa pensiun," kata Hendri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com