Isu Reshuffle Kabinet yang Menguat...

Sejak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Batubara dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), publik terus berspekulasi tentang pengganti dua sosok ini.

Selain dua kursi tersebut, muncul prediksi bahwa Presiden Joko Widodo akan membongkar pasang beberapa kursi menteri lainnya.

Spekulasi muncul bahwa reshuffle akan dilakukan pada Rabu Pon, 23 Desember 2020. Hari tersebut bertepatan dengan weton atau hari lahir Presiden Jokowi berdasarkan penanggalan masyarakat Jawa.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik atau hari keberuntungan seseorang.

Selama enam tahun pemerintahannya, Jokowi beberapa kali merombak kabinet bertepatan dengan hari Rabu Pon.

Dilansir dari Kompas.id, dua kali reshuffle Kabinet Kerja periode 2014-2019 terjadi pada Rabu Pon, tepatnya reshuffle pertama (12/8/2015) dan reshuffle kedua (27/7/2016).

Pada Senin (21/12/2020) siang, Jokowi juga sempat melakukan pertemuan empat mata dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Pertemuan itu dibenarkan oleh Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi. Menurut Masduki, dalam pertemuan itu Jokowi dan Ma'ruf membahas isu-isu strategis yang tengah berkembang.

"Biasanya memang terkait dengan hal-hal yang isu-isu strategis. Kalau urusannya apa saat ini saya tidak diberi tahu oleh Wapres, cuma memang betul bicara empat mata (membahas) isu-isu strategis," kata Masduki.

Saat ditanya tentang kemungkinan dibahasnya ihwal reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dalam pertemuan Jokowi-Ma'ruf, Masduki tak bisa memastikan. Namun, hal itu bisa saja menjadi pembahasan.

Dengan menguatnya isu reshuffle, Istana dan partai politik koalisi Jokowi pun ikut angkat bicara.

Enam posisi

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza mengatakan, kemungkinan akan ada enam posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dirombak oleh Presiden Jokowi.

Namun, ia menyebut, tidak tertutup kemungkinan jika nantinya lebih dari itu.

"Saya dengar ada enam posisi. Akan masuk orang-orang muda yang menambah dinamisnya kabinet," kata Faisol kepada wartawan, Senin (21/12/2020).

Terkait posisi yang berpotensi diganti Jokowi, kata Faisol, adalah dua posisi menteri yang tengah kosong yakni Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial.

Selain melakukan reshuffle kabinet, Jokowi juga dikabarkan akan menambah beberapa posisi wakil menteri.

"Saya kira akan ada dua posisi yang akan diganti juga terkait percepatan vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi," ujar dia.

Sebelum 2021

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut bahwa partainya telah mengusulkan agar perombakan kabinet dilakukan sebelum 2021.

Dengan demikian, saat memasuki 2021, para menteri baru bisa langsung mengoptimalkan penggunaan APBN 2021.

”PPP sudah menyampaikan saran agar mulai awal 2021 di mana APBN baru mulai dipergunakan, sebaiknya semua kementerian sudah punya menteri definitif lagi, " tutur Arsul dilansir dari pemberitaan Kompas.id.

"Dan kalau ada pergantian menteri, tidak ada kemungkinan interupsi penggunaan anggaran di tengah jalan,” lanjutnya.

Arsul pun menyebut komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa terus dilakukan. 

Ia bahkan menyebut, komunikasi terakhir terjadi pada awal pekan lalu.

"Yang jelas komunikasinya jalan. Hanya bedanya, kalau dulu dengan pertemuan ramai-ramai, sekarang karena Covid-19, maka lebih pada one by one (satu per satu),” tutur Arsul.

Komunikasi intens

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyebut, komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri makin intens beberapa waktu belakangan. Salah satunya membahas reshuffle. 

Hasto mengatakan, kepastian perombakan kabinet tinggal menunggu momentum tepat yang ditetapkan Jokowi.

Ia pun meyakini, semua keputusan yang akan diambil Jokowi melewati pertimbangan politik, efektivitas, dan upaya peningkatan kinerja kabinet.

"Terhadap siapa nama-nama calon dari PDI Perjuangan, sesuai konstitusi partai, menjadi kewenangan ketua umum dan secara khusus disampaikan secara langsung ke Presiden Jokowi,” katanya.

Tak ajukan nama

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengaku, partainya tidak mengajukan nama kader untuk menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju.

"Enggak juga, kami tidak ada ajukan nama. Itu kan hak prerogratifnya presiden, baliknya ke sana itu," kata Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan, pihaknya tidak akan mengintervensi sikap Jokowi dalam me-reshuffle atau merombak susunan kabinet.

"Tidak ada pembicaraan dan kami tidak ada informasi soal itu. Kita enggak intervensi, itu haknya presiden gitu," ujarnya.

Sementara, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah menyebut, sampai saat ini belum ada kader Nasdem yang dipanggil oleh Jokowi untuk diminta kesediaan sebagai calon menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Nasdem, kata Charles, juga tak diminta Jokowi untuk mengajukan nama-nama kadernya yang potensial sebagai calon menteri.

Charles mengatakan, sepanjang yang ia tahu, tak ada peningkatan intensitas komunikasi antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jokowi untuk membahas hal ini.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut, waktu pelaksanaan reshuffle kabinet belum dapat dipastikan.

Menurut dia, rencana itu hanya diketahui Presiden Jokowi sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan reshuffle.

"Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang tahu, karena otoritas yang diberikan kepada Presiden itu kan begitu," kata Ngabalin.

Ngabalin memahami bahwa spekulasi tentang reshuffle berkembang di publik pasca Edhy Prabowo dan Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ia pun tak menyoal jika publik membuat prediksi-prediksi.

Namun, Ngabalin mengingatkan bahwa penunjukkan ataupun penggantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Oleh karenanya, pengumuman terkait pengganti kedua menteri itu bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan Presiden, bahkan tak bergantung pada weton Jokowi.

Tunggu momen

Melihat hal ini, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Presiden Jokowi tengah menunggu momentum yang pas untuk mengumumkan reshuffle menteri.

"Pak Jokowi kelihatannya memang menunggu momentum. Sehingga pada saat reshuffle dilakukan semua sudah ready dan siap lari. Tidak perlu ada reshuffle lagi hingga akhir masa jabatannya," kata Hendri.

Hendri memprediksi, Jokowi menginginkan adanya mesin baru di dalam struktur pemerintahan.

Tidak hanya kementerian, kata dia, Jokowi juga diprediksi mencari sosok baru dalam struktur kelembagaan.

"Mungkin Jokowi ingin semua engine baru. Termasuk Kapolri yang memang akan memasuki masa pensiun," kata Hendri.