Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Presiden Jokowi, PPP Usul Reshuffle Sebelum 2021

Kompas.com - 21/12/2020, 10:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

Sumber kompas.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memberikan tanggapan atas isu perombakan (reshuffle) kabinet Indonesia Maju yang menguat akhir-akhir ini.

Arsul mengakui jika komunikasi Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pun menjadi lebih intens dari sebelumnya.

Komunikasi yang intens ini terutama terjadi setelah dua menteri terkena kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia bahkan menyebut komunikasi terakhir dengan Presiden terjadi awal pekan lalu.

Baca juga: Soal Reshuffle, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi dan Megawati Komunikasi Intens

”Yang jelas komunikasinya jalan. Hanya bedanya, kalau dulu dengan pertemuan ramai-ramai, sekarang karena Covid-19, maka lebih pada one by one (satu per satu),” tutur Arsul dilansir dari pemberitaan Kompas.id, Senin (21/12/2020).

Dalam pertemuan itu, PPP mengusulkan agar perombakan kabinet dilakukan sebelum 2021.

Dengan demikian, saat memasuki 2021, para menteri baru bisa langsung mengoptimalkan penggunaan APBN 2021.

”PPP sudah menyampaikan saran agar mulai awal 2021 di mana APBN baru mulai dipergunakan, sebaiknya semua kementerian sudah punya menteri definitif lagi, " tutur Arsul.

"Dan kalau ada pergantian menteri, tidak ada kemungkinan interupsi penggunaan anggaran di tengah jalan,” lanjutnya.

Diberitakan, salam beberapa pekan terakhir, desas-desus akan adanya perombakan kabinet Indonesia Maju semakin menguat.

Salah satunya karena kekosongan dua kursi menteri, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial telah berlangsung lebih dari dua pekan.

Bahkan, isu perombakan kabinet kian menguat karena pada pekan ini terdapat hari Rabu (23/12/2020) Pon yang merupakan weton atau hari lahir Presiden Joko Widodo (Kompas, 18/12/2020).

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas, selama enam tahun memerintah, sejak periode pertama 2014-2019 dan kini periode kedua 2019-2024, beberapa kali Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan penting pada hari lahirnya itu.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton memang merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik, hari keberuntungan, bahkan hari sial seseorang.

Sementara itu, menurut Pengajar politik di Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, perombakan kabinet Indonesia Maju mungkin terjadi.

Baca juga: Isu Reshuffle Jelang Rabu Pon, PPP Akui Ketumnya Intens Komunikasi dengan Jokowi

Sebab, selain dua kursi menteri kosong, kinerja sejumlah menteri juga dinilai tak memuaskan.  Ia pun menilai, akhir tahun ini bisa menjadi momentum yang baik jika Presiden ingin melakukan perombakan kabinet.

"Sebab, pergelaran Pilkada 2020 sudah usai dan Rabu Pon juga sudah di depan mata," tutur Ujang.

”Jadi, reshuffle tinggal menunggu waktu,” tegasnya.

Ujang pun berharap, menteri yang akan dipilih nanti memiliki integritas tinggi, ahli di bidangnya, serta diterima oleh elite dan publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com