Kompas.com - 08/12/2020, 11:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut, tahapan Pilkada Serentak 2020 berpotensi meningkatkan kasus baru Covid-19.

Dimulai dari pemungutan suara pada 9 Desember, penghitungan dan rekapitulasi, hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh kepala daerah untuk betul-betul menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jangan sampai telah terjadi kerumunan baru dibubarkan. Oleh karena itu pendeteksian dengan seluruh perangkat yang ada, baik secara fisik, maupun visual dengan menggunakan teknologi diharapkan bisa membantu mengurangi terjadinya kerumunan. Dan dilakukan upaya pencegahan sebelum terjadi," kata Doni dalam konferensi pers bertajuk "Tindak Lanjut Kedatangan Vaksin Covid-19", Senin (7/12/2020).

Baca juga: Pasien Covid-19 Tak Perlu ke TPS untuk Ikut Pilkada 2020, Begini Mekanismenya

Doni menambahkan, Indonesia juga akan menghadapi musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang sama-sama berpotensi menimbulkan peningkatan kasus baru.

Untuk itu, ia mengingatkan agar masyarakat mengisi libur tersebut dengan cara tidak bepergian atau jalan-jalan.

Selain karena Covid-19 yang masih mewabah, tambah dia, akan ada cuaca ekstrim dalam 2-3 minggu ke depan yang hampir melanda seluruh Indonesia.

"Sesuai dengan informasi yang diberikan BMKG. Mohon ini jadi atensi kita bersama untuk kita betul-betul bisa mematuhinya," kata Doni.

"Untuk itu, liburan kali ini adalah liburan yang aman, dan liburan yang juga harus nyaman, tanpa jalan-jalan, tanpa bepergian," sambungnya.

Baca juga: Besok Pilkada, Depok Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi Pekan Ini

Diberitakan, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada Rabu (9/12/2020) di tengah pandemi Covid-19.

Pilkada akan terselenggara di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pilkada kali ini dilaksanakan berbeda karena dalam masa pandemi. Perbedaannya yaitu dilakukan dengan ketentuan protokol kesehatan.

Ketentuan untuk melaksanakan pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 dan PKPU 13 Tahun 2020.

Adapun protokol kesehatan diterapkan hampir di semua tahapan Pilkada 2020, mulai dari tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, kampanye, debat publik, hingga pemungutan suara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Nasional
53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Ferdy Sambo Sempat Pinjamkan Senpi Lain ke Bharada E Usai Pembunuhan Brigadir J

Ferdy Sambo Sempat Pinjamkan Senpi Lain ke Bharada E Usai Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Update 7 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.351 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.689.532

Update 7 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.351 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.689.532

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.