Kepala BAIS: Referendum Sudah Usai, Pepera Jadi Bukti Papua Bagian NKRI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Letjen TNI Joni Supriyanto menegaskan kembali bahwa Papua sudah sah menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969.

Hal tersebut ia buktikan dengan melihat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua yang pernah dilakukan pada 1969.

"Kita mampu menyampaikan bahwa referendum di Papua sudah selesai dengan Pepera-nya, dengan Resolusi 2504, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari bagian NKRI," kata Joni dalam Webinar bertajuk "Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Dari Aksi Separatisme di Dunia Maya" Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Ditangkap karena Dugaan Makar, Awalnya Peserta RDP Otsus Papua Dibubarkan karena Langgar Protokol Kesehatan

Ia melanjutkan, hasil Pepera itu kemudian selalu digaungkan oleh TNI kepada masyarakat Papua dan di luar Papua.

Sebelum hasil Pepera tersebut, kata dia, sudah ada perjuangan rakyat bangsa yang dipimpin oleh Panglima Mandala saat itu, Soeharto.

"Sehingga dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia waktu itu, didengar oleh PBB, maka dilakukan Pepera. Kemudian, lobi-lobi politik antara Indonesia dengan negara luar untuk meyakinkan bahwa Papua adalah bagian Indonesia dilakukan oleh petinggi kita zaman dahulu," ujarnya.

Baca juga: TNI Sebut KKB Tembak Dua Warga Sipil di Puncak Papua, 1 Tewas

Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa desakan gerakan separatisme, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), perlu diwaspadai.

Terlebih lagi, saat ini, gerakan tersebut dinilai sudah memasuki ranah dunia maya atau bergerak melalui media sosial (medsos).

"Untuk itu, tugas kitalah menjelaskan kepada khalayak banyak bahwa yang terjadi di Papua tidak seperti yang muncul di media sosial. Jadi, hari ini adalah perang opini yang dibentuk oleh kelompok-kelompok propaganda, khususnya OPM, kita juga harus mampu membalas atau meluruskan," jelasnya.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 20 November 2020

Joni meminta semua elemen bangsa, terutama generasi muda, untuk melawan gerakan separatis tersebut dengan cara perang opini.

Adapun perang opini itu, kata dia, dapat dilakukan dengan memberikan narasi terkait keberhasilan pemerintah dalam membangun Papua.

"Belanda sudah menjajah Indonesia selama 350 tahun, sementara kita hadir di Papua sejak tahun 1960-an. Perbandingan 350 tahun, bandingkan dengan tahun 60-an, sekian puluh tahun. Bagaimana pembangunan di Papua, perkembangannya, jauh lebih baik, signifikan, saat ini daripada waktu dijajah oleh Belanda," pungkasnya.