Guru Besar IPDN: Mendagri Tak Perlu Terbitkan Instruksi Protokol Kesehatan Covid-19

Kompas.com - 21/11/2020, 14:04 WIB
Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Kantor Wapres, Jakarta Kompas.com/Rakhmat Nur HakimPresiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Kantor Wapres, Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mengatakan, Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian tidak perlu menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19.

Apalagi sampai memberikan peringatan sanksi pemberhentian kepada kepala daerah.

Sebab, menurut Djoherman, jika ada kepala daerah yang lalai dalam penegakan protokol kesehatan bisa diberikan teguran oleh presiden.

"Kalau saran saya sebetulnya enggak usah pakai inmen (Instruksi Mendagri) nomor 6 tahun 2020, sebaiknya presiden saja arahannya adalah beri peringatan dan kalau perlu teguran lisan gitu," kata Djohermansyah dalam diskusi bertajuk "Bisakah Mendagri Berhentikan Kepala Daerah?" secara virtual, Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Poin Pencopotan Kepala Daerah di Instruksi Mendagri Dinilai Tak Salah secara Teks, tetapi...

Djohermansyah menilai, ada persoalan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

Oleh karenanya, ia meminta, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melupakan kepentingan politik dan fokus pada pemutusan penularan Covid-19.

"Dari situ mari keluwesan kepemimpinan dan komunikasi, dilupakan lah Anies Baswedan 2024, dan juga Ridwan Kamil," ujarnya.

Lebih lanjut, Djohermansyah mengingatkan, bahwa pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, dimana pemerintah daerah melaksanakan tugas perbantuan atas kewenangan pemerintah pusat.

Baca juga: Mendagri Singgung soal Pemberhentian Kepala Daerah, Bagaimana Persis Aturannya?

Oleh karenanya, ia meminta kebijakan yang dibuat pemerintah pusat harus jelas dan tegas.

"Perbaiki kebijakan-kebijakan terutama tadi soal kerumunan itu tidak clear pengaturannya, Oleh karena itu harus diperjelas sehingga ke depan tidak terulang lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Instruksi tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, Instruksi Mendagri tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Salah satu poin dalam Instruksi Mendagri yang menuai polemik adalah sanksi pencopotan kepala daerah bagi yang lalai menegakkan protokol kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

Nasional
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Nasional
Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Nasional
Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Nasional
Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Nasional
7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Nasional
KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Nasional
Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Nasional
OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

Nasional
Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X