Guru Besar IPDN: Mendagri Tak Perlu Terbitkan Instruksi Protokol Kesehatan Covid-19

Kompas.com - 21/11/2020, 14:04 WIB
Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Kantor Wapres, Jakarta Kompas.com/Rakhmat Nur HakimPresiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Kantor Wapres, Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mengatakan, Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian tidak perlu menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19.

Apalagi sampai memberikan peringatan sanksi pemberhentian kepada kepala daerah.

Sebab, menurut Djoherman, jika ada kepala daerah yang lalai dalam penegakan protokol kesehatan bisa diberikan teguran oleh presiden.

"Kalau saran saya sebetulnya enggak usah pakai inmen (Instruksi Mendagri) nomor 6 tahun 2020, sebaiknya presiden saja arahannya adalah beri peringatan dan kalau perlu teguran lisan gitu," kata Djohermansyah dalam diskusi bertajuk "Bisakah Mendagri Berhentikan Kepala Daerah?" secara virtual, Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Poin Pencopotan Kepala Daerah di Instruksi Mendagri Dinilai Tak Salah secara Teks, tetapi...

Djohermansyah menilai, ada persoalan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

Oleh karenanya, ia meminta, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melupakan kepentingan politik dan fokus pada pemutusan penularan Covid-19.

"Dari situ mari keluwesan kepemimpinan dan komunikasi, dilupakan lah Anies Baswedan 2024, dan juga Ridwan Kamil," ujarnya.

Lebih lanjut, Djohermansyah mengingatkan, bahwa pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, dimana pemerintah daerah melaksanakan tugas perbantuan atas kewenangan pemerintah pusat.

Baca juga: Mendagri Singgung soal Pemberhentian Kepala Daerah, Bagaimana Persis Aturannya?

Oleh karenanya, ia meminta kebijakan yang dibuat pemerintah pusat harus jelas dan tegas.

"Perbaiki kebijakan-kebijakan terutama tadi soal kerumunan itu tidak clear pengaturannya, Oleh karena itu harus diperjelas sehingga ke depan tidak terulang lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Instruksi tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, Instruksi Mendagri tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Salah satu poin dalam Instruksi Mendagri yang menuai polemik adalah sanksi pencopotan kepala daerah bagi yang lalai menegakkan protokol kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penolak RUU PKS Dinilai Gagal Pahami Naskah secara Substansial

Penolak RUU PKS Dinilai Gagal Pahami Naskah secara Substansial

Nasional
6.389 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.787 Kasus

6.389 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.787 Kasus

Nasional
Penjelasan Satgas Soal Long Covid: Penderita hingga Gejalanya

Penjelasan Satgas Soal Long Covid: Penderita hingga Gejalanya

Nasional
Kasus-kasus Rizieq Disidangkan Perdana di PN Jaktim pada 16 Maret

Kasus-kasus Rizieq Disidangkan Perdana di PN Jaktim pada 16 Maret

Nasional
Kubu Kontra AHY Nilai AD/ART Partai Demokrat Kongres V 2020 Abal-abal

Kubu Kontra AHY Nilai AD/ART Partai Demokrat Kongres V 2020 Abal-abal

Nasional
Satgas Ungkap Kendala Vaksinasi Covid-19, Faskes yang Terbatas hingga Data

Satgas Ungkap Kendala Vaksinasi Covid-19, Faskes yang Terbatas hingga Data

Nasional
Menyesal Pernah Dukung SBY, Darmizal Tak Sangka DPC-DPD Akan Diminta Setor Uang

Menyesal Pernah Dukung SBY, Darmizal Tak Sangka DPC-DPD Akan Diminta Setor Uang

Nasional
Satgas Pastikan Belum Ada Sindikat Pemalsuan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Satgas Pastikan Belum Ada Sindikat Pemalsuan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemenkes Tegaskan Belum Ada Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 di Jakarta

Kemenkes Tegaskan Belum Ada Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 di Jakarta

Nasional
Tersedu-sedu, Darmizal Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat

Tersedu-sedu, Darmizal Mengaku Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Bertemu Ketua Kompolnas Mahfud MD, Kapolri: Kami Terbuka dengan Masukan dan Koreksi

Bertemu Ketua Kompolnas Mahfud MD, Kapolri: Kami Terbuka dengan Masukan dan Koreksi

Nasional
UPDATE 9 Maret: 3.337.026 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 dari Sasaran 40,3 Juta pada Tahap Kedua

UPDATE 9 Maret: 3.337.026 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 dari Sasaran 40,3 Juta pada Tahap Kedua

Nasional
UPDATE 9 Maret: Pemerintah Telah Periksa 11.266.592 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 9 Maret: Pemerintah Telah Periksa 11.266.592 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Ada 65.480 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 9 Maret: Ada 65.480 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Ada 144.311 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 9 Maret: Ada 144.311 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X