Arsul: Wujudkan Keadilan di Sektor Perumahan merupakan Tugas MPR

Kompas.com - 21/11/2020, 14:45 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Arsul Sani mengatakan, salah satu tugas pokok dan fungsi MPR adalah ikut mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam mendukung sektor perumahan rakyat.

"Bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini jelas tugas pokok fungsi MPR juga. Sektor perumahannya, kemudian tugas pokok fungsinya pemerintah, tapi ada titik pertautan yang bisa kita kerja samakan, yang bisa kita kolaborasikan," kata Arsul saat memberi kata sambutan dalam webinar bertajuk "Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia - Sektor Perumahan Rakyat", Sabtu (21/11/2020).

Dasar pernyataan tersebut, tak lepas dari apa yang pernah ia bicarakan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Baca juga: Kasus Belum Reda, Ketua MPR Minta Pemerintah Evaluasi Penanganan Covid-19

Kala itu, kata dia, Erick baru saja tiba dari kunjungan ke Jepang dan mengundangnya berdiskusi tentang hasil dari kunjungan tersebut.

Keakraban Erick dan Arsul sudah tercipta sejak Pilpres 2019. Cerita Arsul, Erick saat itu menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Dan saya waktu itu kan jadi salah satu wakil ketua, tapi sebelum itu saya konsultan hukum yang juga tugasnya mengkonsultani pekerjaan hukum yang ada di Pak Erick," cerita Arsul.

Ia melanjutkan, saat itu Erick bercerita bahwa dirinya mendapat komitmen untuk mendukung pembiayaan bagi pembangunan satu juta rumah khususnya rumah untuk kaum milenial.

Singkat kata, cerita Arsul, kalau kemudian program tersebut bisa diwujudkan, maka harus disiapkan sumber daya manusianya.

"Mas Erick mengatakan, ini kan bagian dari yang harus mas Arsul juga wujudkan. Nah ini urusannya agak sedikit politik. Ketika PPP memutuskan untuk mendukung pak Jokowi-Kiai Ma'ruf. Kami memasukkan dua klaster program," ungkap dia.

Adapun dua klaster program tersebut yaitu program penguatan lembaga pendidikan dan keagamaan pondok pesantren, dan program penguatan ekonomi keumatan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X