Arsul: Wujudkan Keadilan di Sektor Perumahan merupakan Tugas MPR

Kompas.com - 21/11/2020, 14:45 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Arsul Sani mengatakan, salah satu tugas pokok dan fungsi MPR adalah ikut mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam mendukung sektor perumahan rakyat.

"Bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini jelas tugas pokok fungsi MPR juga. Sektor perumahannya, kemudian tugas pokok fungsinya pemerintah, tapi ada titik pertautan yang bisa kita kerja samakan, yang bisa kita kolaborasikan," kata Arsul saat memberi kata sambutan dalam webinar bertajuk "Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia - Sektor Perumahan Rakyat", Sabtu (21/11/2020).

Dasar pernyataan tersebut, tak lepas dari apa yang pernah ia bicarakan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Baca juga: Kasus Belum Reda, Ketua MPR Minta Pemerintah Evaluasi Penanganan Covid-19

Kala itu, kata dia, Erick baru saja tiba dari kunjungan ke Jepang dan mengundangnya berdiskusi tentang hasil dari kunjungan tersebut.

Keakraban Erick dan Arsul sudah tercipta sejak Pilpres 2019. Cerita Arsul, Erick saat itu menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Dan saya waktu itu kan jadi salah satu wakil ketua, tapi sebelum itu saya konsultan hukum yang juga tugasnya mengkonsultani pekerjaan hukum yang ada di Pak Erick," cerita Arsul.

Ia melanjutkan, saat itu Erick bercerita bahwa dirinya mendapat komitmen untuk mendukung pembiayaan bagi pembangunan satu juta rumah khususnya rumah untuk kaum milenial.

Singkat kata, cerita Arsul, kalau kemudian program tersebut bisa diwujudkan, maka harus disiapkan sumber daya manusianya.

"Mas Erick mengatakan, ini kan bagian dari yang harus mas Arsul juga wujudkan. Nah ini urusannya agak sedikit politik. Ketika PPP memutuskan untuk mendukung pak Jokowi-Kiai Ma'ruf. Kami memasukkan dua klaster program," ungkap dia.

Adapun dua klaster program tersebut yaitu program penguatan lembaga pendidikan dan keagamaan pondok pesantren, dan program penguatan ekonomi keumatan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Penggunaan Uang Suap Bupati Banggai Laut untuk Biaya Pilkada

KPK Dalami Penggunaan Uang Suap Bupati Banggai Laut untuk Biaya Pilkada

Nasional
Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X