Kompas.com - 18/11/2020, 20:47 WIB
Presiden Joko Widodo dalam sambutan di gelaran Inovation Indonesia Expo 2020 pada Selasa, 10 November 2020. DOK. MUCHLIS JR/BIRO PRES SEKRETARIAT PRESIDENPresiden Joko Widodo dalam sambutan di gelaran Inovation Indonesia Expo 2020 pada Selasa, 10 November 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menuturkan, masih ada kementerian dan lembaga yang lambat dalam bekerja di tengah pandemi Covid-19. Akibatnya, belanja pemerintah ikut tersendat dan kurang optimal dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Untuk itu, Jokowi meminta tiap kementerian dan lembaga dapat menggenjot belanja anggaran untuk menghindari pertumbuhan ekonomi yang negatif.

"Alarm peringatan perlu diberikan karena banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama. Akibatnya realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN maupun APBD menjadi terlambat," tutur Presiden saat membuka Rakor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara virtual di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Jokowi Sebut Tenaga Medis hingga Guru Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Jokowi mengatakan, hanya lewat kecepatan realisasi belanja pemerintah, konsumsi masyarakat dapat ditingkatkan. Hal itu akan berdampak pada produksi dan perekonomian yang terus bertumbuh positif.

Tak hanya itu, Kepala Negara menyatakan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mampu meningkatkan nilai guna sehingga anggaran yang telah dibelanjakan dapat menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

"Karena itu prioritaskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, khususnya produk-produk UMKM pada belanja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," tutur Jokowi.

Baca juga: Potensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lewat UMKM Capai Rp 318 Triliun

Jokowi menambahkan, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Menurut Jokowi, kewajiban bagi produsen untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dapat menimbulkan efek ganda yang amat besar bagi perekonomian nasional dan daerah.

Dengan melibatkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, utamanya sektor UMKM, Jokowi meyakini industri dalam negeri juga dapat memberikan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.

"UMKM harus dilibatkan lebih banyak dalam mengisi rantai pasok produksi TKDN, misalnya di sektor industri otomotif dan telekomunikasi. Saya yakin produk-produk UMKM tidak kalah dengan produk negara lain dari sisi harga dan kualitas," ucap Jokowi.

"Bahkan apabila sektor UMKM terus kita perkuat, dampingi, dan fasilitasi maka produk UMKM kita mampu bersaing di pasar regional maupun global," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Muhammadiyah Bantu Beri Penjelasan ke Publik soal Vaksin Covid-19



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X