Cendekiawan Muslim: Indonesia Alami Dilema soal Kebebasan Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 17/11/2020, 17:27 WIB
Pendiri Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla, seusai menjadi narasumber dalam diskusi di Gedung LBH Jakarta, Selasa (1/12/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPendiri Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla, seusai menjadi narasumber dalam diskusi di Gedung LBH Jakarta, Selasa (1/12/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan Muslim Nahdlatul Ulama Ulil Abshar Abdalla menilai, kondisi demokrasi Indonesia saat ini kembali ke era tesis lama di mana ada dilema antara kebebasan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai buktinya, ia mengambil contoh pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghambat investasi pada September 2019.

"Sekarang kita saksikan pelemahan KPK yang luar biasa, dan Pak Moeldoko pernah menyatakan, tapi saya gak tahu ini serius apa tidak, tapi yang pasti dia pernah menyatakan kepada publik bahwa pemberantasan korupsi itu tidak menguntungkan dari segi imperatif menarik para investor," kata pria yang akrab disapa Gus Ulil dalam diskusi virtual bertajuk "Nasib Demokrasi di Masa Pandemi", Selasa (17/11/2020).

Baca juga: Cendekiawan Muslim: Demokrasi Dinilai Kurang Efektif Genjot Investasi dan Tangani Pandemi

Di sisi lain, lanjut dia, seolah-olah kebebasan politik juga tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mencari pertumbuhan ekonomi yang diincar pemerintah.

Selain itu, ia berpendapat bahwa pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja bisa mengartikan pemerintah melihat kebebasan yang kebablasan.

"Sehingga dirasakan penting untuk melakukan intervensi untuk mengecek dan mengontrol kebebasan ini," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Melihat kondisi saat ini yang tengah dialami Indonesia, Ulil mengaku cemas dan khawatir dengan perkembangan demokrasi dan pertumbuhan politik Indonesia yang dianggap kontradiktif.

Baca juga: Cendekiawan Muslim: Islam dan Demokrasi di Indonesia Bisa Jalan Bareng

Padahal, kata dia, Indonesia pernah memiliki pencapaian terbaik pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menunjukkan pertumbuhan perekonomian rata-rata 5-6 persen dalam satu tahun.

"Pertumbuhan yang cukup impresif sebetulnya. Dan itu dicapai dengan tidak mengorbankan politik liberty atau kebebasan politik," ucapnya.

Menurut dia, hal itu merupakan salah satu pencapaian penting yang ditunjukkan Indonesia kepada dunia terkait pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kebebasan demokrasi.

Terlebih, lanjutnya, model ekonomi China kini dianggap oleh sebagian pejabat jauh lebih tepat untuk Indonesia. 

"Jadi seolah-olah model ekonomi China yang lebih terpimpin secara politik, terkontrol semua stabil. Itu oleh banyak kalangan baik di kalangan pemerintah dan kalangan masyarakat sipil," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.