Cendekiawan Muslim: Indonesia Alami Dilema soal Kebebasan Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 17/11/2020, 17:27 WIB
Pendiri Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla, seusai menjadi narasumber dalam diskusi di Gedung LBH Jakarta, Selasa (1/12/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPendiri Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla, seusai menjadi narasumber dalam diskusi di Gedung LBH Jakarta, Selasa (1/12/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan Muslim Nahdlatul Ulama Ulil Abshar Abdalla menilai, kondisi demokrasi Indonesia saat ini kembali ke era tesis lama di mana ada dilema antara kebebasan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai buktinya, ia mengambil contoh pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghambat investasi pada September 2019.

"Sekarang kita saksikan pelemahan KPK yang luar biasa, dan Pak Moeldoko pernah menyatakan, tapi saya gak tahu ini serius apa tidak, tapi yang pasti dia pernah menyatakan kepada publik bahwa pemberantasan korupsi itu tidak menguntungkan dari segi imperatif menarik para investor," kata pria yang akrab disapa Gus Ulil dalam diskusi virtual bertajuk "Nasib Demokrasi di Masa Pandemi", Selasa (17/11/2020).

Baca juga: Cendekiawan Muslim: Demokrasi Dinilai Kurang Efektif Genjot Investasi dan Tangani Pandemi

Di sisi lain, lanjut dia, seolah-olah kebebasan politik juga tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mencari pertumbuhan ekonomi yang diincar pemerintah.

Selain itu, ia berpendapat bahwa pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja bisa mengartikan pemerintah melihat kebebasan yang kebablasan.

"Sehingga dirasakan penting untuk melakukan intervensi untuk mengecek dan mengontrol kebebasan ini," ujarnya.

Melihat kondisi saat ini yang tengah dialami Indonesia, Ulil mengaku cemas dan khawatir dengan perkembangan demokrasi dan pertumbuhan politik Indonesia yang dianggap kontradiktif.

Baca juga: Cendekiawan Muslim: Islam dan Demokrasi di Indonesia Bisa Jalan Bareng

Padahal, kata dia, Indonesia pernah memiliki pencapaian terbaik pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menunjukkan pertumbuhan perekonomian rata-rata 5-6 persen dalam satu tahun.

"Pertumbuhan yang cukup impresif sebetulnya. Dan itu dicapai dengan tidak mengorbankan politik liberty atau kebebasan politik," ucapnya.

Menurut dia, hal itu merupakan salah satu pencapaian penting yang ditunjukkan Indonesia kepada dunia terkait pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kebebasan demokrasi.

Terlebih, lanjutnya, model ekonomi China kini dianggap oleh sebagian pejabat jauh lebih tepat untuk Indonesia. 

"Jadi seolah-olah model ekonomi China yang lebih terpimpin secara politik, terkontrol semua stabil. Itu oleh banyak kalangan baik di kalangan pemerintah dan kalangan masyarakat sipil," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X