Cendekiawan Muslim: Indonesia Alami Dilema soal Kebebasan Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 17/11/2020, 17:27 WIB
Pendiri Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla, seusai menjadi narasumber dalam diskusi di Gedung LBH Jakarta, Selasa (1/12/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPendiri Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla, seusai menjadi narasumber dalam diskusi di Gedung LBH Jakarta, Selasa (1/12/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan Muslim Nahdlatul Ulama Ulil Abshar Abdalla menilai, kondisi demokrasi Indonesia saat ini kembali ke era tesis lama di mana ada dilema antara kebebasan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai buktinya, ia mengambil contoh pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghambat investasi pada September 2019.

"Sekarang kita saksikan pelemahan KPK yang luar biasa, dan Pak Moeldoko pernah menyatakan, tapi saya gak tahu ini serius apa tidak, tapi yang pasti dia pernah menyatakan kepada publik bahwa pemberantasan korupsi itu tidak menguntungkan dari segi imperatif menarik para investor," kata pria yang akrab disapa Gus Ulil dalam diskusi virtual bertajuk "Nasib Demokrasi di Masa Pandemi", Selasa (17/11/2020).

Baca juga: Cendekiawan Muslim: Demokrasi Dinilai Kurang Efektif Genjot Investasi dan Tangani Pandemi

Di sisi lain, lanjut dia, seolah-olah kebebasan politik juga tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mencari pertumbuhan ekonomi yang diincar pemerintah.

Selain itu, ia berpendapat bahwa pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja bisa mengartikan pemerintah melihat kebebasan yang kebablasan.

"Sehingga dirasakan penting untuk melakukan intervensi untuk mengecek dan mengontrol kebebasan ini," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Melihat kondisi saat ini yang tengah dialami Indonesia, Ulil mengaku cemas dan khawatir dengan perkembangan demokrasi dan pertumbuhan politik Indonesia yang dianggap kontradiktif.

Baca juga: Cendekiawan Muslim: Islam dan Demokrasi di Indonesia Bisa Jalan Bareng

Padahal, kata dia, Indonesia pernah memiliki pencapaian terbaik pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menunjukkan pertumbuhan perekonomian rata-rata 5-6 persen dalam satu tahun.

"Pertumbuhan yang cukup impresif sebetulnya. Dan itu dicapai dengan tidak mengorbankan politik liberty atau kebebasan politik," ucapnya.

Menurut dia, hal itu merupakan salah satu pencapaian penting yang ditunjukkan Indonesia kepada dunia terkait pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kebebasan demokrasi.

Terlebih, lanjutnya, model ekonomi China kini dianggap oleh sebagian pejabat jauh lebih tepat untuk Indonesia. 

"Jadi seolah-olah model ekonomi China yang lebih terpimpin secara politik, terkontrol semua stabil. Itu oleh banyak kalangan baik di kalangan pemerintah dan kalangan masyarakat sipil," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 65,6 Juta Lebih Orang Sudah Divaksinasi Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 21 Oktober: 65,6 Juta Lebih Orang Sudah Divaksinasi Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kasus Covid-19 Menurun, Kemenkes: Belum Boleh Rapatkan Saf saat Ibadah

Kasus Covid-19 Menurun, Kemenkes: Belum Boleh Rapatkan Saf saat Ibadah

Nasional
Propam Polri Tahan Polantas yang Diduga Pacaran Pakai Mobil Dinas PJR

Propam Polri Tahan Polantas yang Diduga Pacaran Pakai Mobil Dinas PJR

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 31,50 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 31,50 Persen

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 218.399 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,31 Persen

UPDATE 21 Oktober: 218.399 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,31 Persen

Nasional
Saat Soeharto Kalahkan 'Rambo' di Lapangan Golf...

Saat Soeharto Kalahkan "Rambo" di Lapangan Golf...

Nasional
UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

Nasional
Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.