Cendekiawan Muslim: Demokrasi Dinilai Kurang Efektif Genjot Investasi dan Tangani Pandemi

Kompas.com - 17/11/2020, 12:22 WIB
Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla. DIAN MAHARANIKetua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla.

JAKARTA, KOMPAS.com - Cendekiawan muslim Nahdlatul Ulama Ulil Abshar Abdalla menilai, demokrasi saat ini dianggap tidak efektif menggenjot investasi dan menangani pandemi.

Hal itu dikarenakan munculnya keraguan, baik di kalangan elit pemerintah maupun masyarakat sipil, terhadap demokrasi itu sendiri.

"Sekarang ini saya melihat ada semacam skeptisisme baik di kalangan pejabat maupun sebagian masyarakat sipil terhadap demokrasi. Jadi sekarang ini skeptisisme terhadap demokrasi datang bukan sekadar dari kalangan teman-teman HTI yang selama ini dicap sebagai kelompok anti demokrasi," kata pria yang akrab disapa Gus Ulil ini dalam diskusi virtual bertajuk "Nasib Demokrasi di Masa Pandemi", Selasa (17/11/2020).

Ia pun menjelaskan bahwa demokrasi yang diikuti dengan kebebasan politik rupanya tidak sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah. Hal itu dikarenakan penerapan kebebasan yang sudah terlalu bebas.

"Terlalu kebablasan, sehingga dirasakan penting untuk melakukan intervensi untuk mengontrol kebebasan ini. Salah satunya dengan disahkannya UU Cipta Kerja," ujarnya.

Baca juga: Anggota DPR Kritik Langkah Satgas Covid-19 Beri 20.000 Masker di Acara Rizieq Shihab

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, ia mengatakan, pemerintah hingga kini belum menyatakan secara gamblang bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia sudah tidak efektif.

Selain itu, ia menambahkan, model ekonomi China kini dianggap jauh lebih tepat untuk Indonesia.

"Jadi seolah-olah model ekonomi China yang lebih terpimpin secara politik, terkontrol semua stabil. Itu oleh banyak kalangan baik di kalangan pemerintah dan kalangan masyarakat sipil," jelas dia.

Lagi-lagi, kata dia, China juga dianggap sukses dalam menangani wabah pandemi daripada negara-negara yang memiliki sistem demokrasi.

Ia pun membandingkan kesuksesan China dalam menangani pandemi dibandingkan negara lain, seperti Amerika Serikat, Italia, Inggris, dan Prancis.

"Itu pengalaman negara-negara demokratis yang gagal menangani pandemi, dan sangat memalukan. Terutama Amerika Serikat. Padahal demokrasinya paling terkonsolidasi di Barat saat ini. Ternyata mereka gagal mengatasi pandemi dibandingkan China," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.