Kompas.com - 17/11/2020, 17:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI-P Putra Nababan mengkritik Bab VII tentang Sistem Informasi Ketahanan Keluarga, Pasal 55 Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga.

Putra mengatakan, Pasal 55 tersebut memberikan akses kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengumpulkan, mengelola hingga menyebarluaskan data keluarga.

Ketentuan tersebut, menurut Putra, akan menyebabkan permasalahan utama keluarga dapat diketahui orang lain.

"Tidak hanya masalah utama keluarga tetapi data potensi keluarga dengan sangat terbuka, direkam pemerintah. Bahkan, negara tahu saya lagi ada masalah sama istri," kata Putra dalam rapat Baleg terkait harmonisasi RUU Ketahanan Keluarga secara virtual, Selasa (17/11/2020).

Baca juga: Fraksi Golkar Nilai RUU Ketahanan Keluarga Berpotensi Mengintervensi Ranah Pribadi

Selain itu, Putra mengatakan, sistem informasi yang diawali dengan monitoring akan rentan bocor dan disalahgunakan karena pemerintah bisa mengakses informasi apapun yang mereka perlukan.

"Kalau kita baca baik-baik ini yang membuat masyarakat gelisah," ujarnya.

Adapun Pasal 55 Ayat 1 RUU Ketahanan Keluarga menyatakan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai penyelenggara sistem informasi Ketahanan Keluarga secara terintegrasi.

Kemudian, Pasal 55 Ayat 2 mengatakan bahwa Sistem informasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Sempat Timbulkan Polemik, RUU Ketahanan Keluarga Kembali Dibahas DPR

Pasal 55 Ayat 3 menyatakan bahwa data dan atau informasi tentang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data terpilah Keluarga, permasalahan utama Keluarga, dan potensi Keluarga.

Lalu Pasal 55 Ayat 4 menyatakan bahwa Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:

a. perencanaan kebijakan;

b. monitoring dan evaluasi;

c. pusat data dan informasi;

d. pengaduan;

e. media belajar terkait dengan Ketahanan Keluarga;dan

f. basis perencanaan pengembangan sumber daya manusia nasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.