Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/10/2020, 15:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap, pesantren dapat berperan dalam mengembangkan ekonomi umat.

Sebab, pesantren memiliki potensi itu dengan jumlah santri yang mencapai 28.194 dan 18,49 juta di seluruh Indonesia.

"Jumlah yang sangat besar dan merupakan sebuah potensi yang perlu dikembangkan dalam mengembangkan ekonomi umat," ujar Ma'ruf di acara Pembukaan Seminar Internasional Santri Millenial 2020 secara daring, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Peringatan Hari Santri, Saatnya Pesantren Lebih Diperhitungkan...

Ma'ruf mengatakan, potensi tersebut sejalan dengan harapannya agar pesantren tak hanya sebagai pusat pencetak ulama tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi.

Ia pun mengapresiasi diluncurkannya program hasil kolaborasi dan inovasi lembaga pesantren, antara lain warung tanggap bencana (warsina) yang diprakarsai Aksi Santri Tanggap Bencana (Astana), badan usaha milik pesantren (buntren) oleh Koperasi Millenial Santri Nusantara (KMSN).

Kemudian, sentra inkubasi bisnis pesantren (sibistren), dan "gus iwan" (santri bagus, pintar ngaji, dan usahawan) yang merupakan program Santri Millenial Center (SiMac).

Demikian juga inovasi layanan mobile aplikasi Islami KESAN oleh Kedaulatan Santri.

"Saya mendorong ke depan agar lebih banyak kolaborasi yang lahir antar santripreneur, maupun bekerja sama dengan pelaku industri besar sehingga membawa kesejahteraan bagi umat," ucap dia.

Apalagi, pemerintah telah berkomitmen membantu pesantren dengan memberikan bantuan sebesar Rp 2,6 triliun kepada 209.449 pesantren atau lembaga.

Baca juga: Wapres: Pesantren Harus Tetap Berfungsi Siapkan Orang Paham Agama

Bantuan tersebut terdiri atas bantuan pembelajaran daring ke pesantren, bantuan operasional pesantren, madrasah diniyah takmiliyah (MTD), dan pendidikan Al Quran (PQ/TPQ).

Termasuk bantuan pencegahan penularan Covid-19 di pesantren melalui pembangunan sarana dan prasarana berupa tempat cuci tangan, wudhu, dan mandi cuci kakus (MCK) pada pesantren di 34 provinsi yang dilakukan bertahap mulai 2020 hingga 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com