Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

Kompas.com - 22/10/2020, 15:18 WIB
Politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko saat ditemui di kawasan Karet, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariPolitisi PDI-P Budiman Sudjatmiko saat ditemui di kawasan Karet, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan, sejatinya UU Cipta Kerja dibuat dalam rangka menjemput kemajuan bangsa.

Berdasarkan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, ia mengatakan, UU Cipta Kerja akan membuka hambatan investasi dan melahirkan kemudahan berusaha.

"Omnibus law itu memang diarahkan berbicara soal kemajuan dan debirokratisasi. Karena UU ini diharapkan membuka pori-pori birokrasi yang sudah sekian lama menghambat, menelantarkan proses perizinan, proses lahirnya entrepreneurship," ujar Budiman dalam diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Komnas Perempuan Rekomendasikan Pemerintah Koreksi UU Cipta Kerja

Di lain sisi, ia memahami gelombang penolakan masyarakat yang begitu besar terhadap UU Cipta Kerja.

Budiman sendiri mengaku mengkritisi sejumlah hal dalam UU Cipta Kerja, seperti soal ketenagakerjaan dan lingkungan.

"Ada beberapa hal yang saya enggak setuju juga, saya kritik juga ke partai saya, terutama sektor ketenagakerjaan dan lingkungan," katanya.

Menurutnya, penolakan keras terhadap UU Cipta Kerja ini salah satunya disebabkan karena fraksi-fraksi di DPR tidak dapat mengkomunikasikan isi UU tersebut dengan baik kepada publik.

Baca juga: Kominfo: UU Cipta Kerja Bikin Tarif Internet di Indonesia Makin Murah

Budiman berpendapat, DPR sibuk mengampanyekan peningkatan investasi dengan adanya UU Cipta Kerja.

Sementara, kata-kata "investasi" itu sendiri memiliki kesan negatif di masyarakat.

Dia mengatakan, semestinya DPR dapat menyampaikan hal-hal yang relevan dengan masyarakat, seperti soal kemudahan dan pemberdayaan BUM Desa, koperasi, serta UMKM.

"Saya tidak terlalu yakin sebagian DPR bisa memahami ini, sehingga bisa gagal membangun komunikasi dengan civil society," tutur Budiman.

"Padahal mereka butuh jaminan omnibus law tidak menyengsengsarakan mereka, yang sebenarnya ada beberapa yang bisa dijawab oleh DPR, tapi tidak dijawab dengan argumen yang utuh dan relevan. Bukan hanya sekadar kita butuh investasi-investasi," imbuhnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

Nasional
Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Nasional
Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Nasional
RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Nasional
Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Nasional
Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Nasional
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Nasional
PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

Nasional
Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Nasional
Jusuf Kalla Kecam Aksi Teror di Sigi, Minta Polisi Tumpas Tuntas Terorisme

Jusuf Kalla Kecam Aksi Teror di Sigi, Minta Polisi Tumpas Tuntas Terorisme

Nasional
Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

Nasional
Jika Terpilih Jadi Presiden, Giring Janji Berikan 1 Gadget pada Setiap Siswa di Indonesia

Jika Terpilih Jadi Presiden, Giring Janji Berikan 1 Gadget pada Setiap Siswa di Indonesia

Nasional
Mahfud MD: Rizieq Shihab Kontak Erat Pasien Covid-19, Kami Sesalkan Penolakannya

Mahfud MD: Rizieq Shihab Kontak Erat Pasien Covid-19, Kami Sesalkan Penolakannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X