Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

Berdasarkan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, ia mengatakan, UU Cipta Kerja akan membuka hambatan investasi dan melahirkan kemudahan berusaha.

"Omnibus law itu memang diarahkan berbicara soal kemajuan dan debirokratisasi. Karena UU ini diharapkan membuka pori-pori birokrasi yang sudah sekian lama menghambat, menelantarkan proses perizinan, proses lahirnya entrepreneurship," ujar Budiman dalam diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

Di lain sisi, ia memahami gelombang penolakan masyarakat yang begitu besar terhadap UU Cipta Kerja.

Budiman sendiri mengaku mengkritisi sejumlah hal dalam UU Cipta Kerja, seperti soal ketenagakerjaan dan lingkungan.

"Ada beberapa hal yang saya enggak setuju juga, saya kritik juga ke partai saya, terutama sektor ketenagakerjaan dan lingkungan," katanya.

Menurutnya, penolakan keras terhadap UU Cipta Kerja ini salah satunya disebabkan karena fraksi-fraksi di DPR tidak dapat mengkomunikasikan isi UU tersebut dengan baik kepada publik.

Budiman berpendapat, DPR sibuk mengampanyekan peningkatan investasi dengan adanya UU Cipta Kerja.

Sementara, kata-kata "investasi" itu sendiri memiliki kesan negatif di masyarakat.

Dia mengatakan, semestinya DPR dapat menyampaikan hal-hal yang relevan dengan masyarakat, seperti soal kemudahan dan pemberdayaan BUM Desa, koperasi, serta UMKM.

"Saya tidak terlalu yakin sebagian DPR bisa memahami ini, sehingga bisa gagal membangun komunikasi dengan civil society," tutur Budiman.

"Padahal mereka butuh jaminan omnibus law tidak menyengsengsarakan mereka, yang sebenarnya ada beberapa yang bisa dijawab oleh DPR, tapi tidak dijawab dengan argumen yang utuh dan relevan. Bukan hanya sekadar kita butuh investasi-investasi," imbuhnya.