Terobosan dan Polemik Nadiem Setahun Pimpin Kemendikbud

Kompas.com - 22/10/2020, 06:11 WIB
Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan pidato dalam rangka memeringati Hari Kesaktian Pancasila lewat siaran langsung TVRI dan kanal YouTube Kemendikbud RI pada Rabu (30/9/2020). DOK. KEMENDIKBUD RIMenteri Kependidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan pidato dalam rangka memeringati Hari Kesaktian Pancasila lewat siaran langsung TVRI dan kanal YouTube Kemendikbud RI pada Rabu (30/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk masa jabatan kedua bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memilih pendiri Gojek, Nadiem Makarim, untuk memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Banyak pihak yang tak menyangka Nadiem Makarim akan menjadi Mendikbud. Pasalnya, Nadiem dinilai tak memiliki latar belakang di sektor pendidikan.

Namun, Presiden Jokowi menilai latar belakang Nadiem yang mendirikan perusahaan rintisan berbasis teknologi sebagai modal tersendiri.

Presiden meyakini sosok Nadiem bisa menggunakan keahliannya di bidang teknologi untuk menerapkan standar pendidikan yang sama bagi 300.000 sekolah dengan 50 juta pelajar yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Bayangkan mengelola sekolah, mengelola pelajar, manajemen guru sebanyak itu, dan dituntut oleh sebuah standar yang sama," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

"Kita diberi peluang setelah ada yang namanya teknologi, yang namanya aplikasi sistem yang bisa membuat loncatan. Sehingga yang dulu dirasa tidak mungkin sekarang mungkin," ujar dia.

Alasan itulah yang membuat Jokowi merasa yakin saat memilih Nadiem.

"Oleh sebab itu dipilih Mas Nadiem Makarim," kata dia.

Jokowi juga mengatakan bahwa Nadiem telah bercerita banyak hal kepadanya tentang apa-apa saja yang dikerjakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Ada peluang besar, ada terobosan besar untuk melakukan itu. Itu kira-kira kurang lebihnya," ucap Presiden.

 

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka

Dalam seratus hari pertama masa kerja, Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan pihaknya fokus pada upaya memotong sekat-sekat regulasi yang memotong inovasi.

Setelah soal memotong sekat regulasi, Mendikbud menyampaikan akan fokus pada pematangan konsep Merdeka Belajar di level kurikulum dan guru dan Kampus Merdeka untuk level pendidikan tinggi.

Baca juga: Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Terobosan lain yang ia ungkapkan adalah mengganti mekanisme Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021.

Menurut Nadiem, sistem UN yang seperti saat ini dilakukan tidak akan digunakan lagi pada 2021.

"Di tahun 2021, UN akan diganti menjadi assessment (penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter," jelas Nadiem dalam pemaparan program "Merdeka Belajar" di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Nadiem menjelaskan, penilaian kompetensi minimum merujuk pada dua hal, yakni literasi dan numerasi.

Penilaian tambahan datang dari survei karakter berdasarkan pengamatan guru terhadap perilaku dan sikap peserta didik sesuai dengan Pancasila.

"Survei karakter ini akan menjadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan yang akan menciptakan siswa-siswa yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas Pancasila-nya di lingkungan sekolah," ungkap Nadiem.

Baca juga: Mendikbud Nadiem soal Pengganti UN 2021: Tidak Perlu Bimbel Khusus

Di era Merdeka Belajar, guru harus bisa menjadi sosok pendidik yang dirindukan siswanya. Guru yang dirindukan, tidak hanya materi pelajaran yang antusias diterima siswa, hal-hal positif yang berkaitan pembentukan karakter pun akan diteladani oleh siswa.DOK. TANOTO FOUNDATION Di era Merdeka Belajar, guru harus bisa menjadi sosok pendidik yang dirindukan siswanya. Guru yang dirindukan, tidak hanya materi pelajaran yang antusias diterima siswa, hal-hal positif yang berkaitan pembentukan karakter pun akan diteladani oleh siswa.

Resistensi dan partisipasi masyarakat

Nadiem juga mengakui adanya penolakan atau sikap resistensi masyarakat terhadap kebijakan Merdeka Belajar yang telah digulirkan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X