Terobosan dan Polemik Nadiem Setahun Pimpin Kemendikbud

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk masa jabatan kedua bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memilih pendiri Gojek, Nadiem Makarim, untuk memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Banyak pihak yang tak menyangka Nadiem Makarim akan menjadi Mendikbud. Pasalnya, Nadiem dinilai tak memiliki latar belakang di sektor pendidikan.

Namun, Presiden Jokowi menilai latar belakang Nadiem yang mendirikan perusahaan rintisan berbasis teknologi sebagai modal tersendiri.

Presiden meyakini sosok Nadiem bisa menggunakan keahliannya di bidang teknologi untuk menerapkan standar pendidikan yang sama bagi 300.000 sekolah dengan 50 juta pelajar yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Bayangkan mengelola sekolah, mengelola pelajar, manajemen guru sebanyak itu, dan dituntut oleh sebuah standar yang sama," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

"Kita diberi peluang setelah ada yang namanya teknologi, yang namanya aplikasi sistem yang bisa membuat loncatan. Sehingga yang dulu dirasa tidak mungkin sekarang mungkin," ujar dia.

Alasan itulah yang membuat Jokowi merasa yakin saat memilih Nadiem.

"Oleh sebab itu dipilih Mas Nadiem Makarim," kata dia.

Jokowi juga mengatakan bahwa Nadiem telah bercerita banyak hal kepadanya tentang apa-apa saja yang dikerjakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Ada peluang besar, ada terobosan besar untuk melakukan itu. Itu kira-kira kurang lebihnya," ucap Presiden.

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka

Dalam seratus hari pertama masa kerja, Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan pihaknya fokus pada upaya memotong sekat-sekat regulasi yang memotong inovasi.

Setelah soal memotong sekat regulasi, Mendikbud menyampaikan akan fokus pada pematangan konsep Merdeka Belajar di level kurikulum dan guru dan Kampus Merdeka untuk level pendidikan tinggi.

Baca juga: Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Terobosan lain yang ia ungkapkan adalah mengganti mekanisme Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021.

Menurut Nadiem, sistem UN yang seperti saat ini dilakukan tidak akan digunakan lagi pada 2021.

"Di tahun 2021, UN akan diganti menjadi assessment (penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter," jelas Nadiem dalam pemaparan program "Merdeka Belajar" di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Nadiem menjelaskan, penilaian kompetensi minimum merujuk pada dua hal, yakni literasi dan numerasi.

Penilaian tambahan datang dari survei karakter berdasarkan pengamatan guru terhadap perilaku dan sikap peserta didik sesuai dengan Pancasila.

"Survei karakter ini akan menjadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan yang akan menciptakan siswa-siswa yang lebih bahagia dan juga lebih kuat asas Pancasila-nya di lingkungan sekolah," ungkap Nadiem.

Baca juga: Mendikbud Nadiem soal Pengganti UN 2021: Tidak Perlu Bimbel Khusus

DOK. TANOTO FOUNDATION Di era Merdeka Belajar, guru harus bisa menjadi sosok pendidik yang dirindukan siswanya. Guru yang dirindukan, tidak hanya materi pelajaran yang antusias diterima siswa, hal-hal positif yang berkaitan pembentukan karakter pun akan diteladani oleh siswa.

Resistensi dan partisipasi masyarakat

Nadiem juga mengakui adanya penolakan atau sikap resistensi masyarakat terhadap kebijakan Merdeka Belajar yang telah digulirkan.